, , , ,


    MANOKWARI, ARUSMUDA.COM –
    Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat mengecam keras Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan penyerangan terhadap warga sipil yang menyebabkan tewasnya empat orang pekerja yang sedang membangun infrastrutur jalan Bintuni –Maybrat, Papua Barat.

    Dalam keterangan tertulisnya kepada media, Ahad (02/10/2022), Ketua DPD KNPI Papua Barat, Samy Djunire Saiba menjelaskan bahwa kehadiran para pekerja tersebut di tengah hutan belantara tanah Papua adalah semata – mata membantu pembangunan infrastruktur di tanah Papua.

    Menurut Samy, apapun motifnya, apapun tujuannya, dan apapun alasannya, tintidak dibenarkan menghilangkan nyawa umat manusia.

    “Mereka rela meninggalkan keluarga bekerja di hutan demi membantu pembangunan di tanah Papua. Apa yang mereka dapat justru tindakan yang sangat tidak manusiawi!” Kecam Samy.

    Bagi Samy, langkah yang dilakukan KKB, tidak tepat. Menurutnya, bila mau protes terhadap kekeliruan yang dilakukan pemerintah, harus dilakukan dengan cara yang tepat, bukan bertindak tidak manusiawi seperti itu.

    “Jika pemerintah ada kekeliruan, maka komunikasikan bukan dengan cara – cara yang tidak manusiawi. Apapun itu, masyarakat sipil jangan menjadi korban lagi di tanah Papua,” pungkasnya. (rilis)

    , , ,


    OPINI, ARUSMUDA.COM -
    Laporan Koran Tempo tentang manuver Ketua KPK Firli Bahuri menjegal Anies Baswedan bukan perkara sepele. Ini skandal besar. Skandal di mana institusi penegak hukum negara merusak tatanan pelaksanaan demokrasi terbesar di Indonesia.

    Ketua KPK tidak hanya menjegal Anies, tetapi menjegal demokrasi Indonesia. Maka Presiden tidak boleh diam, atas tiga pertimbangan utama.

    Pertama, diamnya Presiden sama artinya pembiaran terhadap penjegalan demokrasi. Diamnya Presiden juga berarti pembiaran terhadap lembaga penegak hukum negara yang secara menjijikkan cawe-cawe dalam politik. Dan diamnya presiden adalah pembiaran terhadap perampasan hak warga negara untuk dipilih dan memilih oleh institusi formal negara.

    Kedua, secara hierarkis KPK berada di bawah Presiden. Perubahan UU KPK yang digagas di Rezim Presiden Joko Widodo telah mengubah warna KPK. “KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” begitu bunyi UU No. 19/2019 tentang KPK.

    Bagaimana mungkin KPK independen terhadap kepentingan politik eksekutif bila KPK dinyatakan berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif? Relasi kuasa yang tegak lurus dengan presiden cenderung membuka ruang tunduknya KPK kepada presiden.

    Maka, publik mungkin bertanya-tanya, apakah penjegalan Anies atas inisiatif mandiri Ketua KPK? Atau, apakah penjegalan Anies tidak ada kaitannya dengan celah ruang tunduk KPK kepada presiden?

    Pertanyaan itu sekaligus menjadi pertimbangan ketiga yang menuntut presiden tidak boleh diam. Masyarakat harus diyakinkan bahwa presiden bekerja ekstra keras mencegah kerusakan di bumi Indonesia.

    Yang dilakukan Ketua KPK memang harus kita respon secara keras. Koran tempo menulis, Ketua KPK Firli Bahuri disebut berkali-kali mendesak satuan tugas penyelidik agar menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan. Ada keinginan menetapkan Anies menjadi tersangka sebelum partai politik mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden 2024.

    Namun, rupanya belum cukup bukti untuk hal tersebut. Tapi Firli berkukuh. Pertimbangannya, jika Parpol mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, maka pengusutan perkara itu harus dihentikan. Agaknya, target Ketua KPK bukan murni penegakan hukum, melainkan target politik agar Anies tidak dapat mengikuti pemilihan presiden.

    Ketika penyelidik KPK meminta keterangan ahli pidana, demikian Tempo, ahli menyatakan pelanggaran Formula E hanya merupakan pelanggaran administratif. Pendapat ini, misalnya, dinyatakan oleh ahli pidana Prof. Romli Atmasasmita. Romli lalu dibujuk untuk mengubah pendapatnya. Namun Romli menolak.

    Penolakan Romli tidak memutus semangat menjegal Anies. Ketua KPK memerintahkan tim penyelidik mencari pakar hukum pidana yang bersedia menjelaskan kasus Formula E sebagai pelanggaran pidana. Konon, Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, Agus Surono (yang sebenarnya telah pindah ke Universitas Pancasila sejak 2021) bersedia untuk hal tersebut.

    Tidak hanya mengatur jajarannya, Ketua KPK juga bakal turun gelanggang melobi Ketua BPK. Tujuannya agar BPK bersedia mengeluarkan hasil audit yang menyatakan adanya kerugian negara dalam penganggaran hingga penyelenggaraan formula E.

    Di media Rakyat Merdeka Online berbeda, Ketua KPK Firli Bahuri menanggapi kabar itu. Firli mengatakan, kerja KPK diuji di pengadilan, bukan hasil ramalan, opini, dan halusinasi. Meski normatif, kita sependapat dengan argumen ini. Tempo belum tentu benar.

    Masalahnya, pertama, apakah laporan Tempo adalah hasil ramalan, opini, atau halusinasi? Media investigasi ini tentu memiliki sumber kredibel dan telah menimbang dengan matang sebelum menurunkan berita. Bila tidak faktual, berita yang disajikan dengan mudah menjadi bumerang. Risiko itu tentu disadari Tempo.

    Kedua, penegakan hukum tidak cuma di pengadilan. Tetapi sejak penyelidikan, penyidikan, hingga vonis pengadilan. Semua merupakan satu rangkaian yang diharapkan terjadi secara natural. Kalau tidak ditemukan bukti, jangan dipaksakan. Pun sebaliknya.

    Sekali lagi, presiden harus angkat bicara. Bila perlu, segera bentuk tim independen untuk mencari tahu kebenaran kriminalisasi terhadap Anies Baswedan, agar presiden mendapatkan informasi utuh dan benar. Tidak berlebihan pula jika Komisi III DPR atau Komite I DPD memanggil dan meminta keterangan Ketua KPK

    .Jelang Pemilu 2024, semua penyelenggara negara harus berperan serta meyakinkan seluruh rakyat indonesia bahwa Pemilu berlangsung jujur dan adil. Bukan dengan kata, tetapi dengan tindakan.

    Tamsil Linrung, Anggota DPD RI











    , ,


    MAKASSAR, ARUSMUDA.COM
    – Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI memberhentikan Prof Aswanto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga hakim konstitusi.

    Pemberhentian tersebut berdasarkan hasil rapat Komisi III DPR RI yang sepakat tidak memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi atas nama Aswanto.

    “Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Komisi III DPR RI nomor B101 tanggal 29 September 2022 permohonan penjadwalan yang menindaklanjuti hasil rapat pimpinan DPR RI tanggal 29 September melalui surat pimpinan DPR nomor R45 tanggal 23 September perihal penyampaian hasil rapat pimpinan, Komisi III DPR RI.

    Selanjutnya melakukan rapat internal pada 28 September 2022,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (29/09/2022) dikutip dari detik.com.

    “Adapun keputusan Komisi III DPR RI itu adalah sebagai berikut. Tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang berasal dari DPR,” imbuhnya.

    Menanggapi pemberhentian itu, mantan Ketua Mahakamah Konstitusi Hamdan Zoelva menegaskan hal tersebut merupakan pemecatan tanpa ada pelanggaran.

    “Pemberhentian hakim konstitusi Prof. Aswanto oleh DPR adalah merupakan pemecatan hakim konstitusi tanpa ada pelanggaran apa pun.” tulis Hamdan Zoelva di akun Twitternya, Jumat, (30/9).

    “Keputusan yang tidak berdasar dan merusak bangunan MK serta independensi badan peradilan.” tambahnya.

    Untuk diketahui, Aswanto merupakan Hakim MK sejak 21 Maret 2024 hingga 21 Maret 2019.

    Pada periode kedua, Aswanto mengadili dan menyetujui UU MK yang memperpanjang masa jabatannya sehingga menjadi pensiun pada 21 Maret 2029.

    Untuk jabatan struktural, Aswanto adalah Wakil Ketua MK sejak 2 April 2018.

    , ,


    MAKASSAR, ARUSMUDA.COM –
    Puluhan massa dari sejumlah Kelompok Aliansi Pemuda Aktivis Indonesia (API) Makassar menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulsel, Jl. Perintis Kemerdekaan, Makassar, Kamis (29/09/2022).

    Aksi tersebut disinyalir sebagai buntut dari pernyataan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sulsel, Setiawan Aswad, dalam menanggapi kasus kekerasan yang dilakukan oknum guru di SMA Negeri 2 Makassar.

    Dari pantauan media dilokasi, para pendemo juga melakukan aksi bakar ban. Selain itu, mereka juga mengangkat spanduk bertuliskan ‘Copot Kadisdik’ sebagai bentuk kekecewaannya terhadap pernyataan Kadisdik yang dinilai tak objektif dalam menanggapi kasus kekerasan terhadap siswa di SMAN 2.

    Dalam orasinya, Ahmad Wady selaku koordinator aksi mendesak, Dinas Pendidikan Sulsel untuk menuntaskan kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru di SMA Negeri 2 Makassar.

    “Kami juga menuntut permohonan maaf dari Kadisdik terkait statemennya di media yang dinilai sangat menyakiti hati orang tua siswa sebagai korban. Munculnya pernyataan Kadisdik itu akan menimbulkan kegaduhan di dunia pendidikan saat ini”, ungkap Wady.

    Bukan hanya itu, massa juga menuntut agar Kadisdik Sulsel dicopot dari jabatannya, sebab telah memperlihatkan sikap yang tidak profesional dan tidak tegas dalam menangani kasus di SMAN 2.

    Hal senada juga disampaikan orator lainnya, Qadriansyah meminta Gubernur untuk mencopot Kadisdik Sulsel dari jabataannya. Karena dia menilai Kadisdik tidak becus dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

    “Itu kemudian dapat terlihat jelas dalam penanganan kasus di SMA Negeri 2 Makassar, bukannya memberikan solusi, malah mengeluarkan pernyataan yang membuat kegaduhan”, cetusnya.

    “Jika tuntutan kami tak di indahkan, maka kami akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar, sampai kasus kekerasan di SMAN 2 tuntas, sampai siswa dan orang tua korban benar-benar mendapatkan keadilan”, ungkap Korlap Wady sebelum mengakhiri orasinya.

    Tidak lama aksi tersebut berjalan, Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Drs. Harpansa MM akhirnya langsung menerima perwakilan massa unjuk rasa untuk mendengarkan aspirasi mereka.

    “Saya menerima aspirasi teman-teman, tapi saya perlu luruskan terkait statemen Kadis di media, beliau hanya meneruskan keterangan yang diberikan oleh kepala sekolah dan video yang berikan”, ujar Sekdis saat beraudiensi dengan massa aksi

    Harpansa menambahkan, terkait kejadian yang terjadi di SMAN 2, sudah sementara berjalan. Ia menyebut, kepala sekolahnya sudah di mutasi, sedangkan guru yang bersangkutan masih menunggu keterangan dari sekolah, dan siswa yang jadi korban.

    “Terkait sanksi nanti kami baru tentukan berdasarkan dari hasil penyelidikan kami, bisa skorsing, penurunan golongan, atau bahkan pemecatan”, tandasnya.

    , , ,


    MAKASSAR, ARUSMUDA.COM –
    Musyawarah Daerah (Musda) AMPI Sulawesi Selatan akan segera dihelat di kota Makassar.

    Perhelatan Musda akan berlangsung di Swiss Bell Hotel, 8-9 Oktober 2022 mendatang dengan agenda pergantian Ketua. Saat ini Ketua AMPI Sulsel dijabat Aksara Alif Raja.

    Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga dijadwalkan hadir membuka musda ini.

    “Iya ketua umum (terjadwal) hadir bersama rombongan.” ucap Ketua Panitia Musda Nurul Akbar Ute’ kepada awak media, Kamis, (29/9).

    “Terkonfirmasi juga Sekretaris Jenderal dan beberapa waketum akan hadir juga.” tambah dia.

    Untuk persiapan, Ute’ mengatakan jika kepanitiaan telah merampungkan berbagai keperluan selama musda.

    “Alhamdulillah 90 persen (sudah) siap, tinggal beberapa persen lagi persoalan publikasi di media-media.” jelas dia.

    Terkait adanya riak-riak penolakan musda, Ute’ mengaku saat ini panitia hanya fokus pelaksanaan kegiatan.

    “Kita di panitia fokus pada tugasnya menjalankan tugas kepanitiaan saja.” tandasnya.

    Sumber: ideatimes.id

    , , ,


    MAKASSAR, ARUSMUDA.COM –
    Lembaga Pakopi Centre (LPC) menggelar diskusi publik yang mengangkat isu idealisme organisasi kepemudaan yang bergeser menjadi cenderung pragmatis di Kafe Pengayoman Makassar, (29/09/2022).

    Dalam dialog yang menghadirkan tiga narasumber tersebut sepakat untuk tidak merubah nilai idealisme kepemudaan yang selama ini telah tertanam dalam organisasi kepemudaan.

    Menurut aktivis senior Taqwa Bahar, pragmatisme dalam suatu organisasi merupakan hal yang lumrah akan tetapi hal tersebut di jadikan sebagai syarat utama dalam suatu pencalonan menjadi ketua organisasi kepemudaan, pasalnya akan membuat nilai kepemudaan yang selama ini dikenal idealis menjadi terdegradasi.

    “Itu memang hal yang lumrah tapi jangan menjadi syarat wajib dalam suatu kontestasi untuk memperbutkan posisi ketua organisasi kepemudaan dan sebaiknya harus di pisahkan dari warna sebuah partai politik karena isi dari organisasi kepemudaan berasal dari semua unsur.” Urai mahasiswa pasca sarjana Unhas ini.

    Narasumber lainnya, Arif wicaksono mengatakan adanya isu pragmatis akan membuat citra pemuda menjadi tercoreng karena selama ini menurut Arif organisasi kepemudaan dikenal mengedepankan nilai idealisme.

    “Jangan sampai citra pemuda tercoreng menjadi pragmatis dan menghilangkan sisi idealis sebagai pemuda harapan bangsa. Bagaimana nasib pemuda kedepannya bila semua berfikiran pragmatis, atau mending sekalian di legalkan saja supaya jelas.” Ucap Arif

    Sementara pengamat politik Asratillah menilai menjadikan uang sebagai syarat untuk menjadi calon ketua di suatu organinasi menjadi masalah kedepannya karena akan membuat calon lain yang tidak memiliki financial yang cukup menjadi urung ikut bertarung meski memiliki visi dan misi yang cukup baik.

    “Kasihan calon yang tidak punya uang tapi memiliki visi misi yang baik, padahal kita tahu banyak pemuda yang memiliki pemikiran memajukan organisasi.” Ucap Asratillah

    , , ,


    JAKARTA, ARUSMUDA.COM –
    Kasus penggerebekan markas Batalyon 120 yang berujung pencopotan Kanit Reskrim Polsek Tallo Makassar Iptu Faizal, turut mendapat perhatian khusus dari aktivis hukum dan hak asasi manusia di Jakarta.

    Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) PB HMI, Syamsumarlin, menilai adanya aktivitas melanggar hukum anggota binaan ormas Batalyon 120, dapat menjadi boomerang terhadap pemeliharaan situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat (kamtibmas) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

    “Keberadaan dari Batalyon 120 ini, menjadi momok menakutkan di Makassar,” kata Syamsumarlin melalui keterangan tertulisnya, Kamis (15/09/2022).

    Aktivisi jebolan UMI ini mempertanyakan keberadaan berbagai jenis senjata tajam dan botol minuman keras di markas ormas binaan Kapolrestabes dan Wali Kota itu.

    Menurutnya, peralatan tersebut selama ini sering digunakan oleh pelaku pencurian dengan kekerasan (begal), kejahatan jalanan, maupun perang antar kelompok di Kota Makassar.

    Keberadaan mereka yang selama ini banyak merugikan masyarakat dan harus menjadi atensi khusus Polri.

    “Barang-barang yang ditemukan itu ialah masuk tindak pidana atas penguasaan benda-benda itu telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951,” ucapnya.

    Dirinya juga menyoroti sikap arogan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budi Haryanto yang dinilai tidak profesional atas pencopotan Iptu Faizal sebagai Kanit Reskrim Polsek Tallo Makassar buntut peristiwa penggerebekan tersebut.

    Mestinya Polri, kata dia, harus tetap berada di poros terdepan melayani pengaduan masyarakat, mencegah potensi kejahatan dan menegakkan hukum secara profesional.

    “Kasus ini mesti diusut dan mendapat atensi Kapolri dan Kapolda Sulsel dalam rangka menjaga marwah dan trust publik terhadap institusi Polri,” tegasnya.

    Sangatlah disayangkan apabila upaya berbagai pihak selama ini, khususnya Polri dalam memelihara kamtibmas, akan terciderai dengan keberadaan kelompok-kelompok yang berpotensi merusak kondusifitas Kota Makassar.

    Apalagi kalau Walikota Makassar dan Kapolrestabes ada di belakangnya.

    Atas fakta penggerebekan tersebut oleh Tim Thunder Samapta Polda Sulsel, Bakornas LKBHMI juga menyayangkan sikap Wali Kota Danny dan Kapolrestabes Makassar yang menginisiasi dan mendukung pembentukan Batalyon 120 tersebut, namun mengabaikan pola pengawasan dan pembinaan khusus, apalagi diketahui anggota ormas ini malah kebanyakan masih berusia anak.

    “Sebaiknya, pembinaan terhadap mereka diambil alih oleh Pemerintah dengan membentuk tim terpadu agar tujuan dan arah pembinaannya jelas dan terukur,” katanya.

    Perlu diketahui, ratusan senjata tajam seperti 164 buah anak panah busur, 4 buah samurai, satu senjata rakitan jenis papporo, 3 buah katapel, 38 botol minuman keras kosong dan 20 unit sepeda motor ditemukan petugas saat melakukan penggerebekan di markas Batalyon 120 tersebut.

    Sumber: ideatimes.id

    , ,

    ARUSMUDA.COM, MAKASSARIkatan Mahasiswa Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin (IMSAD FIB-UH) kunjungi Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Hj. Andi Herfidha Attas serta Kepala Bidang Kesenian dan Perfilman, Irmayanti. Jumat, 09 September 2022. 

    Pada kesempatannya, Ketua IMSAD FIB-UH, Firmansyah Demma menyampaikan, bahwa kedatangannya bermaksud untuk membahas kerja sama antara IMSAD FIB-UH dan Dinas Kebudayaan Kota Makassar dalam suksesi pelaksanaan Gebyar Kreasi Kesenian.

    "Jadi bu Kadis, in Syaa Allah bulan depan kami akan menggelar event kebudayaan yang melibatkan Komunitas Pegiat Budaya dan Sanggar Seni, oleh karena itu kedatangan kami ke sini ingin mengajak Dinas Kebudayaan Kota Makassar untuk turut andil mensukseskan kegiatan kami," ucap Firmansyah.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Hj. Andi Herfidha Attas mengatakan, bahwa ia siap mendukung dan membantu pelaksanaan kegiatan Gebyar Kreasi Kesenian IMSAD FIB-UH.

    "Kegiatannya menarik, karena ada upaya pelestarian nilai-nilai kebudayaan, oleh karena saya akan acc dan untuk lebih lanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Ketua Bidang Kesenian ya dek," kata Hj. Andi Herfidha

    Sementara itu, Ketua Bidang Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Irmawati mengungkap, bahwa ia akan memberikan bantuan kepada IMSAD FIB-UH sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

    "Kami melalui Bidang Kesenian dan Perfilman akan membantu pelaksanaan program adik-adik, tentu sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, in Syaa Allah setelah audiensi ini kita bangun komunikasi yang intens," pungkas Irmawati. 

    , ,


    MAKASSAR, ARUSMUDA.COM -
    Salah satu faktor yang menentukan kelancaran pelaksanaan kegiatan Kongres Wilayah X Pemuda Muslimin Indonesia Prov. Sulsel adalah masalah keamanan dan stabilitas sosial. 

    Untuk memastikan bahwa kedua masalah tersebut tidak menjadi faktor penghambat kegiatan, panitia pelaksana menemui Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang diwakili oleh Kepala Satuan Intel, Kompol Siswoyo, Jumat (02.09.2022) siang.

    Dalam pertemuan tersebut, pihak kepolisian menyambut baik inisiatif panitia dan berjanji untuk mengusahakan agar Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budhi Haryanto, SIK, M.H. bisa turut hadir dalam pembukaan kegiatan. 

    "Kasat Intel Polrestabes Makassar mengapresiasi positif kedatangan teman-teman panitia dan berjanji untuk membantu demi kesuksesan kegiatan kita, termasuk dengan berusaha menghadirkan Kapolrestabes Makassar pada pembukaan Kongres Wilayah." Jelas Ketua Panitia Kongres Wilayah, Firmansyah. 

    Berhubung Kasat Intel meninggalkan pertemuan karena harus menyambut tamu dari Mabes Polri, audiensi lalu dilanjutkan dengan Wakasat Intel Polrestabes Makassar, AKP Sri Darwati Azis. 

    Usai audiensi, Firmansyah juga menjelaskan bahwa pihaknya juga akan menemui Gubernur Sulsel yang diwakili oleh Kepala Biro Kesra Setda Prov. Sulsel pada Senin mendatang. "Sementara untuk audiensi dengan Kapolda Sulsel serta Ketua DPRD Sulsel, kami sementara mengatur jadwal dengan pihak protokol masing-masing."

    , ,


    MAKASSAR, ARUSMUDA.COM -
    Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto menyatakan mendukung dan siap mensukseskan Kongres Wilayah X Pemuda Muslimin Indonesia Prov. Sulsel yang akan diselenggarakan di Kota Makassar, 8-9 Oktober 2022 mendatang. 

    Hal tersebut diungkapkan orang nomor satu di Kota Makassar ini saat menerima audiensi Panitia Pelaksana Kongres Wilayah X Pemuda Muslimin Indonesia Prov. Sulsel di kediamannya di Makassar, Jumat (02.09.2022) pagi. 

    "Walikota menyambut baik kegiatan kami digelar di Makassar dan menyatakan siap memberikan dukungan demi kesuksesan pelaksanaan suksesi kepemimpinan Pemuda Muslimin Indonesia di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan." Terang Firmansyah Ketua Panitia Pelaksana sesuai bertemu Walikota Makassar. 

    Lanjut Firmansyah, walikota yang lebih akrab disapa Danny Pomanto tersebut akan meluangkan waktu agar bisa menghadiri pembukaan Kongres Wilayah X nanti. 

    "Iya, beliau akan meluangkan waktu untuk hadir dan menyambut peserta Kongres Wilayah yang berasal dari seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan." Lanjut Firmansyah yang juga Ketua Ikatan Mahasiswa Sastra Daerah Universitas Hasanuddin. 

    Bahkan sebagai tuan rumah, Walikota Makassar yang terkenal dekat dengan aktivis muda ini tak ingin Panitia Pelaksana kesulitan bila berkegiatan di Makassar, "Iya, beliau bahkan siap membantu kebutuhan teknis panitia selama kegiatan." Pungkas Firmansyah. 

    Menanggapi hal tersebut, seorang aktivis muda Makassar, Najamuddin Arfah yang juga Direktur Lembaga Pers dan Penerbitan Pemuda Muslimin Indonesia Prov. Sulsel mengungkapkan bahwa memang telah menjadi komitmen Walikota untuk mendukung kegiatan-kegiatan kepemudaan di Kota Makassar. 

    "Beliau memang suka dengan anak muda, menurutnya anak muda itu sumber inspirasi dan inovasi dalam proses pembangunan kota dengan semangat milenial, karena itu bisa mendukung Makassar sebagai smart city." Terang mantan Sekretaris Jenderal PB HMI MPO 2018-2020.

    , ,


    BELOPA, ARUSMUDA.COM -
    Jelang Kongres Wilayah X Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa nama calon kandidat Ketua Umum mulai bermunculan meramaikan bursa pencalonan. 

    Setelah beberapa nama yang santer disebut dan beredar di kalangan kader dan Pimpinan Cabang, seperti Kartomas, S.Pd., Baihaqi Zakaria, S.Si., dan H. Zaid, S.Pd.I., M.Pd., beberapa waktu lalu muncul lagi nama, Muhammad Asrul Al Fatih, S.IP. 

    Asrul yang di kepengurusan saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Intelektual dan Seni Budaya, memantapkan niat untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PW Sulsel Masa Jihad 2022 - 2026 setelah bertemu empat mata dengan Ketua Umum PW Sulsel, Muhammad Kasman, S.E., M.Si. 

    "Alhamdulillah Ketua Wilayah memberi restu, tentu kepercayaan ini tidak boleh disia-siakan. Harapan yang beliau titipkan akan menjadi amanah yang harus saya tunaikan apabila nanti terpilih di Kongres Wilayah." Terang Asrul, saat ditemui Rabu (31/08.2022) sore di salah satu kafe di Belopa. 

    Menurutnya, Pemuda Muslim di Sulsel punya potensi besar, sebab pengurusnya baik di tingkat cabang maupun wilayah, diisi oleh pemuda-pemuda yang telah lama berkecimpung di dunia aktivisme, sehingga tak terlalu sulit untuk menggerakkan roda organisasi. 

    "Yang dibutuhkan adalah bagaimana mensinergikan seluruh potensi Pemuda Muslimin di Sulsel untuk menghasilkan akselerasi daya gerak yang progresif. Tentu ini membutuhkan komunikasi intensif antar seluruh komponen organisasi yang ada." Lanjut aktivis lingkungan ini. 

    Mengenai ketatnya persaingan antar para kandidat, Asrul melihatnya secara positif. "Kami semua adalah kader-kader terbaik Pemuda Muslimin di Sulsel yang sementara berupaya mempersembahkan sesuatu bagi kemajuan organisasi. Ini sesuatu yang baik." 

    "Saya yakin, siapapun yang akan terpilih nantinya, kita akan bekerja bersama untuk menghadirkan Pemuda Muslimin Indonesia di seluruh kabupaten dan kota se-Sulsel. Pimpinan Cabang yang tidak aktif akan kita segera refreshing kepengurusannya." Terang Asrul. 

    Di akhir pembicaraan, Asrul juga menekankan pentingnya pemahaman Pimpinan Cabang dan para kader terhadap tujuan dan program perjuangan organisasi. "Untuk itu, Pimpinan Wilayah ke depan akan banyak melalukan kunjungan dan pembinaan secara rutin." Pungkasnya.

    , ,

    BANTAENG, ARUSMUDA.COM - Kelompok Kerja Nyata (KKN) Gelombang 108 Universitas Hasanuddin (Unhas) Pertanian Organik Kabupaten Bantaeng jalankan program pembagian bibit cabai kepada Kelompok  Wanita Tani (KWT) dan Masyarakat. 

    Acara tersebut dilaksanakan pada Jumat, 29 Juli 2022,di Lahan KWT Kelurahan Lembang Gantarangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, pukul 14.00 Wita-Selesai. 

    Pada pelaksanaannya, pembagian bibit cabai itu dihadiri oleh Ketua Kelompok Wanita Tani, Irma, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Subhan, Anggota KWT Hawariah, dan masyarakat khususnya Ibu Rumah Tangga. 

    Berdasarkan penyampaiannya, Ketua Kelompok Wanita Tani Hawaria, Irma menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut sangat berguna bagi ibu rumah tangga karena menjadi salah satu upaya untuk mendorong masyarakat lebih produktif dirumah dalam melakukan budidaya tanaman cabai dengan memanfaatkan pekarangan rumah. 

    "Kegiatan ini sangat berefek positif kepada masyarakat, karena melalui inisiasi pembagian bibit cabai ini, masyarakat dapat menggunakan lahan pekarangan rumahnya untuk budidaya tanaman cabai," Kata Ibu Irma. 

    Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Subhan mengungkap, bahwa kegiatan tersebut membuat masyarakat mampu lebih efektif dalam mengonsumsi cabai. 

    "Pembagian bibit cabai  yang disertai penjelasan cara budidaya baik dilahan luas ataupun dipekarangan rumah dapat membuat para ibu rumah tangga lebih mudah, karena tidak perlu lagi membeli di pasar cukup diambil di lahan pekarangan masing-masing," pungkasnya. 


Top