, ,


    MANOKWARI, ARUSMUDA.COM - Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manokwari menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat, Kamis (28/05/2020).

    Demonstrasi yang merupakan kali kedua digelar oleh HMI Manokwari di depan kantor MUI Papua Barat ini berakhir dengan kekecewaan oleh massa yang ingin menyampaikan aspirasi.

    Sebabnya, secara terang-terangan MUI Provinsi Papua Barat, lebih memilih untuk menghadiri undangan pertemuan yang digelar oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) Papua Barat, ketimbang menemui massa aksi di depan kantornya.

    Koordinator Lapangan, Safwan Ashari Raharusun mengatakan, HMI Cabang Manokwari, melakukan aksi pada hari ini bermula dari yang dilakukan tanggal Jumat 22 Mei kemarin.

    “Kami hari ini, kembali hadir di depan kantor MUI Papua Barat, sebenarnya kelanjutan dari aksi pada tanggal 22 kemarin, dan tidak diterima secara baik sehingga kami kembali turun untuk mengawal semua proses itu,” ujar Safwan.

    Sementara itu, Pjs. Ketua Umum Cabang Manokwari, Rahmad Jaya menambahkan, aksi hari ini adalah bentuk kekecewaan HMI kepada MUI, sebab sudah sejak awal ketua umumnya tidak pernah hadir dalam aksi.

    “Kami juga sesali, sejak aksi pertama hingga hari ini, tidak ada itikad baik dari ketua MUI baik Provinsi dan Kabupaten untuk menerima massa,” tuturnya.

    Lebih lanjut Rahmad mengatakan, Wakil Sekretaris Umum MUI sendiri telah memberikan janji untuk mempertemukan HMI dengan ketua, tapi hingga dengan hari ini tak kunjung ditepati.

     “Kami pada prinsipnya tetap mengawal MUI, untuk membersihkan lembaga ini dari politik praktis. Sebab dalam kubu MUI sendiri terdapat pengurus (anggota) dari beberapa partai politik, sehingga akan merusak citra lembaga yang mulia ini,” ungkap Rahmad

    Sebelum menggelar aksi kedua, HMI manokwari telah menggelar pertemuan dengan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Islam (OKPI) se-Papua Barat untuk menggalang masukan dari OKPI dan beberapa elemen masyarakat yang ada di Manokwari.

    , , ,


    JAKARTA, ARUSMUDA.COM - Setelah menyimak dan mempelajari Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Ketua Harian Markas Besar (Mabes) Laskar Merah Putih (LMP) Burhan Saidi Chaniago mengingatkan kembali niat awal penyusunannya untuk menjaga semangat dan pemahaman ideologi Pancasila.

    Pihaknya menyayangkan mengapa dalam implementasinya, justru RUU HIP menghilangkan hal dasar yang selama ini menjadi acuan untuk tetap dipertahankannya Pancasila sebagai ideologi bagi setiap anak bangsa, yaitu TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atas Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

    Burhan juga mempertanyakan mengapa justru HIP mengabaikan TAP MPRS tersebut? Dengan tidak menjadi dasar mengingat diterbitkannya UU HIP tersebut?
    Apakah ini bagian skenario untuk secara pelan dan perlahan justru menghilangkan Pancasila dan memunculkan faham-faham yang dilarang?

    Mengingat pembahasan draf RUU HIP sudah memasuki babak baru, setelah disahkan menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna, Selasa (12/05/2020) kemarin, DPR dan pemerintah bakal mendalami materi muatan dalam draf RUU HIP ini.

    “Tentu ini harus menjadi perhatian serius, bila tidak, maka kami Laskar Merah Putih akan mengambil sikap tegas, menolak bahkan yang sangat fatal akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di seluruh wilayah NKRI.” Seru Buhan.

    Bahkan pihaknya berkomitmen untuk mengajak seluruh ormas, LSM, Alim Ulama, Tokoh Nasional, serta masyarakat yang cinta NKRI dan Pancasila untuk melakukan perlawanan dan menentang keras munculnya UU HIP tersebut.

    Iya mengingatkan bahwa TAP MPRS XXV/1966 hingga kini belum dicabut, sehingga keberlakuannya masih diakui. Suatu kekeliruan yang fatal jika mengabaikan TAP MPR itu.

    “Dan kalian yang masih berkeinginan memaksakan faham Komunisme, Marxisme & Leninisme sadarlah, bahwa kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus memerangi kalian, kami tahu siapa kalian dan dimana saja saat ini kalian berada.” Seru Burhan lagi.

    “Bagi kami Laskar Merah Putih, dengan dicantumkannya Tap MPRS XXV1966 merupakan upaya menjaga orisinalitas Pancasila dari pengaruh haluan kiri dan kanan, seperti Sosialis Komunis dan Kapitalis Liberalis dan tidak ada tawar menawar, titik!” Ujar Burhan menutup pembicaraan.

    , , ,


    JAKARTA, ARUSMUDA.COM - Sebanyak 40 orang dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) bekerja sama dengan dokter dari Tim Relawan, dr. Tirta, serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bidang Pendukung melakukan sosialisasi pandemi Covid-19 di DKI Jakarta, Selasa (20/05/2020).

    Beberapa OKP yang terlibat di antaranya Pemuda Muslimin Indonesia, Brigade GPII, Relawan Satgas Penanganan Covid-19 PB IPPI, Brigade PII, IKAMI Sulsel, Komunitas Cinta Bangsa (KCB), HMI, EMA, HIPMI Sumbar, dan Junior Doktors Network Indonesia (JDNI).

    Program yang dibuat untuk mencegah pandemi COVID-19 itu dilaksanakan dengan memberi sosialisasi kepada para pedagang di 6 pasar DKI Jakarta, yang dilakukan 2 sesi, pagi hari dari pukul 09.00-11.00 di Pasar Kopro, Pasar Patra Jakarta Barat, Pasar PSPT, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Pasar Bulak Klender Jakarta Timur dan Pasar Gondangdia Jakarta Pusat.

    Sementara di malah harinya, tim menyasar dua lokasi yakni Pasar Patra Jakarta Barat dan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kegiatan dilaksanakan pada pukul 19.00-21.00.

    Ketua Bidang Relawan Pendukung Gugus Tugas, Yulius Setiarto mengatakan bahwa sosialisasi itu dilakukan untuk menekan pandemi Covid-19 dengan cara memberikan pemahaman kepada para pedagang untuk selalu menggunakan masker, cuci tangan dan tidak menyentuh muka.

    Alat yang diberikan dalam sosialisasi adalah masker, hand sanitizer, face shield dan leaflet tentang COVID-19.

    “Tujuan dari kegiatan ini yakni untuk mengajak pedagang pasar agar terlibat bergotong-royong mengedukasi pembeli pasar yang belum mengindahkan protokol COVID-19,” ujar Yulius.

    Selain itu, kegiatan sosialisasi itu bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada para pedagang di masing-masing pasar tentang Covid-19 dan cara menjaga kesehatan dengan cara memakai face shield, masker dan selalu cuci tangan setelah selesai bertransaksi keuangan dengan pembeli.

    Yulius mengatakan, para pedagang yang dibekali masing-masing dengan 1 lusin masker itu juga diminta untuk mengingatkan dan memberikan masker ketika melihat pembeli yang tidak menggunakan masker.

    Sosialisasi tersebut juga dilakukan untuk melihat situasi pasar, respon pedagang, respon pengelola, respon pembeli dalam masa pandemi Covid-19 ini.

    “Berdasarkan pengamatan tersebut, OKP dan Gugus Tugas dapat menganalisis hasil dari pencegahan yang dilakukan dan memberikan masukan kepada pengelola pasar dari hasil temuan yang didapat,” ujarnya.

    Yulius menambahkan, hasil temuan saat melakukan sosialisasi itu dapat menjadi masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih tepat.

    “Harapannya melalui kegiatan ini kita dapat menekan pandemi Covid-19 dan menurunkan PDP, ODP dan positif Covid-19 tertutama di pasar-pasar,” pungkasnya.

    , ,


    PONTIANAK, ARUSMUDA.COM - Sebagai bentuk implementasi seruan Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia agar seluruh jajarannya membentuk Satuan Tugas Relawan Mandiri Covid-19, beberapa daerah mulai bergerak, termasuk di Kalimantan Barat.

    Adalah Pimpinan Cabang (PC) Pemuda Muslimin Indonesia Kota Pontianak, segera mengambil inisiatif dalam rangka menunjukkan keperdulian kepada warga yang terdampak pandemik Covid-19.

    Kepedulian mereka diwujudkan dengan membagikan sembako kepada warga di beberapa kelurahan yang terdampak. Bantuan sembako ditujukan kepada rumah tangga miskin, kelompok lansia, janda, pengurus masjid, guru ngaji dan orang-orang yang tidak bekerja karena sudah berhenti bekerja.

    Ketua PC Pemuda Muslimin Indonesia Kota Pontianak, Tommy Tri Handoko mengatakan bahwa gerakan ini dibangun atas dasar kerelawanan dan kita berkolaborasi dengan organisasi lainnya dalam rangka menyalurkan bantuan ini yang tidak tersentuh oleh program pemerintah.

    “Sembako yang diberikan terdiri dari beras, gula, minyak goreng dan lainnya. Diberikan kepada warga yang terdampak dan tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas,” ucapnya, Senin (18/05/2020).

    “Mahasiswa juga menjadi terdampak, dan kita juga membantu mereka, alhamdulillah kita mendapat respon yang baik untuk melaksanakan gerakan ini”, ujarnya.

    Menurutnya, gerakan ini sudah lama dilakukan sejak April hingga Mei dengan bersinergi dengan pemerintah Kota Pontianak, jaringan organisasi masyarakat dan pemuda. Gerakan ini akan terus dilakukan dan menyisir kelompok masyarakat yang rentan dan terdampak dari sisi ekonomi.

    “Kita pun menggalang kekuatan relawan disamping menerima donasi dan sumbangan dari berbagai pihak untuk gerakan ini”, tandasnya.

    “Saya rasa, peran bersama dalam menuntaskan permasalahan ini. Perbaikan ekonomi masyarakat menjadi penting dan mendesak. Karena masyarakat sudah patuh untuk jaga jarak dan menghindari aktifitas diluar rumah yang tidak perlu”, tutupnya.

    , ,


    JAKARTA, ARUSMUDA.COM – Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia menginstruksikan kepada seluruh struktur, baik Pimpinan Wilayah, Cabang, Anak Cabang, hingga Ranting agar segera membentuk satuan tugas relawan Covid-19.

    Menurut Ketua Umum PB Pemuda Muslimin Indonesia, H. Muhtadin Sabili, hal tersebut sebagai wujud nyata semangat cinta tanah air dan rasa kepedulian antar sesama. “Ini wujud optimisme bahwa kita semua bersama pemerintah akan bekerja sama memutus mata rantai Covid-19.” Ujarnya, sabtu (16/5/2020) malam.

    Lanjutnya, “Kita tidak bisa pungkiri bahwa kondisi pandemi saat ini sangat menimbulkan keresahan di masyarakat. Secara sosial dan ekonomi, kita belum siap menghadapinya.”

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB Pemuda Muslimin Indonesia, Catur Arif Setiawan menambahkan bahwa PB Pemuda Muslimin Indonesia berinisiatif untuk membentuk satuan tugas relawan mandiri Covid-19 untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam menghadapi dampak pandemic tersebut.

    Menurut Catur, secara operasional satuan tugas relawan mandiri Covid-19 bentukan Pemuda Muslimin Indonesia akan senantiasa berkoordinasi dan bekerjasama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 yang dibentuk oleh BNPB di seluruh wilayah.

    “PB Pemuda Muslimin Indonesia berharap agar Pimpinan Wilayah dan Cabang di seluruh tanah air untuk bahu membahu serta berkontribusi aktif dan positif dalam menjalankan fungsi dan tugas dalam membentuk satgas di daerah atau domisili masing–masing. ” Terang Catur.

    , , ,

    JAKARTA, ARUSMUDA.COM – Ketua Pimpinan Besar (PB) Corps Puteri Muslimin Indonesia (COPMI), Zahra bersuara keras soal amburadulnya basis data penyaluran bantuan langsung bagi masyarakat terdampak Covis-19.

    Menurutnya, pemerintah seperti tidak pernah belajar dari bencana sebelumnya padahal Indonesia merupakan kawasan yang rawan bencana sehingga seharusnya basis data untuk penyaluran bantuan dan penanganan bencana bisa lebih rapi.

    Hal tesebut diteriakkan Zahra saat menjadi salah satu pembicara dalam Webinar Series Ramadhan yang digelar oleh Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, dengan tema “Aksi Perempuan Indonesia melawan Corona”, Sabtu (16/05/2020) sore.

    “Lagi-lagi Pemerintah tidak based on data, masih banyak masyarakat di beberapa daerah yang mengeluhkan tidak tersentuh bantuan dari pemerintah.” Ungkapnya dengan muka kesal.

    Pada kesempatan yang sama, Zahra mengungkap isi hati atas nama seorang ibu yang mengeluhkan tugas anak-anak secara online.

    “Ibu-ibu tuh cukup kerepotan dengan setumpuk tugas online anak-anak, tidak semua orang punya data (kuota) untuk kirim tugas kepada guru, mengapa sekolah tidak diliburkan saja?” tegasnya.

    Pada Webinar yang dibuka oleh Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Lilik Kurniawan, dipandu oleh Lenny Hamdi (Redaktur Jurnal Publik yang sekaligus sebagai Staf Ekonomi Pimpinan Nasional Keluarga Alumni KAMMI.

    Hadir sebagai pembicara Siti Fatimah Siagian (Ketua Umum KOHATI PB HMI), Nunung Siti Hamidah (Wakil Ketua Umum Corp SEMMI-WATI), serta Nurul Hidayatul Ummah (Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama atau IPPNU).


    , ,

    MAKASSAR, ARUSMUDA.COM - Efek merebaknya wabah Pandemi Covid-19 telah memberi dampak yang nyata terhadap dunia usaha, tak terkecuali dirasakan oleh para pelaku usaha sektor perunggasan Indonesia. Salah satu yang paling dirasakan adalah menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk pangan hewani dalam hal ini daging ayam broiler dan telur ayam ras.

    Menyikapi fenomena tersebut, Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam (LPMI HMI) Cabang Makassar Timur mengambil peran tersendiri dalam upaya mencari solusi dengan menggagas diskusi online yang dikemas dalam bentuk kegiatan Poultry Discussion Issue.

    Diskusi online dengan tema Reposisi Perunggasan di Tengah Pandemi Covid-19 ini diadakan pada Selasa (12/05/2020) dengan menghadirkan beberapa stakeholder perunggasan sebagai naraumber baik dari unsur pemerintah, legislatif, akademisi, industri dan praktisi perunggasan.

    Anny Lamya Munasirah selaku Direktur LPMI HMI Cabang Makassar Timur mengemukakan bahwa diskusi ini sebagai bentuk koneksi pemberian solusi terhadap eksistensi dunia perunggasan Indonesia ditengah wabah Pandemi Covid-19.

    Diskusi yang digelar dalam jaringan (daring) ini mendapat perhatian serius dari beberapa pelaku perunggasan di beberapa wilayah Yang tersebar di seluruh Indonesia yang terlihat dari antusias keterlibatan peserta.

    Setidaknya 345 orang yang berasal dari 34 kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia yang melakukan registrasi sebagai peserta dalam kegiatan ini, demikian disampaikan oleh Zulfiqih Matra Palompai, Pengurus Departemen Hubungan Masyarakat LPMI HMI Cabang Makassar Timur.

    Dalam kondisi wabah Pandemi Covid-19 ini banyak peternak yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh berbagai faktor. Distribusi produk hasil unggas yang dibatasi akan mengakibatkan penumpukan produk  dan akhirnya menyebabkan penurunan harga, tutur Muhammad Ramli, S.Pt selaku praktisi perunggasan.

    Selain itu faktor harga pakan yang mahal menjadikan biaya produksi bertambah karena bahan baku dari pakan juga terbilang sudah mahal, belum lagi bila ayam yang sudah afkir hanya dibeli dengan kisaran harga Rp. 230.000 yang dulunya bisa mencapai Rp. 400.000 per lusin.

    Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Ir. H. Abd. Aziz Z, MM yang menyatakan bahwa penurunan harga turut disebabkan oleh distribusi yang terhambat. Secara umum distribusi telur dari Sulawesi Selatan juga banyak yang dikirim ke Kalimantan, namun pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setidaknya memberi dampak terhadap penurunan harga jual.

    Ketua PINSAR Sulawesi Selatan, H.Yusuf Madeamin menegaskan bahwa pada kondisi wabah pandemi Covid-19 ini penurunan harga produk peternakan sangat luar biasa, karena rata-rata permintaan konsumsi mengalami penurunan hingga 43%.

    Melihat kondisi peternak ayam petelur dan pedaging yang mengalami anomali terhadap pasar yang diharapkan seharusnya harga tinggi dengan memprediksi permintaan meningkat di Bulan Suci Ramadan, nampaknya harus kandas karena kebijakan PSBB oleh pemerintah.

    Hal ini tentunya sangat berdampak pada kondisi pasar yang menjadi harapan para peternak. Belum lagi biaya produksi yang mahal sudah dipastikan mengalami kerugian yang besar pula.

    Harga pakan yang melonjak naik karena keterbatasan bahan baku juga merupakan faktor utamanya. Dr.(Cand). Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.Sc, M.M, IPM, ASEAN.Eng selaku Chairman Perkasa dan Lintas Agro Group menjelaskan bahwa bahan baku mahal disebabkan oleh biaya impor yang mahal.

    Bahan baku seperti soya bean kita impor dari Brazil dan Argentina, namun karena situasi disana juga lockdown, sehingga kita mengalami  keterbatasan bahan baku untuk mempriduksi pakan .

    Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar. M.S yang juga tampil sebagai Nara sumber menguraikan bahwa pentingnya memahami industri sektor bidang peternakan. Dalam wabah seperti ini banyak yang terkena dampak seperti supply protein hewani untuk kebutuhan sehari-hari.

    Kita memang tidak bisa menjamin terhadap adanya fluktuasi harga karena hal ini bersifat unpredictable, demikian dikatakan oleh Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin ini.

    Hasil penamparan dari seluruh Nara sumber sebelumnya langsung direspon oleh Ketua Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, drg. Andi Rachmatika Dewi yang menyatakan bahwa memang harus ada pemetaan untuk pembelian hasil produk dari peternak.

    Perlu adanya semacam Cold Storage agar peternak bisa menunggu sampai harga stabil, harus ada kompensasi periode berikutnya seperti pembagian bibit ayam (DOC) gratis jelasnya.

    Tidak sampai disitu, anggota DPRD Sulsel yang akrab disapa Kak Cicu ini juga mengatakan bahwa hasil diskusi ini juga langsung disampaikan saat ini juga dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang juga berlangsung pada saat yang sama.

    Atas nama panitia pelaksana menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang hadir, demikian disampaikan oleh Ir.Sahiruddin Sabile, S.Pt, M.Si, IPM di akhir diskusi selaku moderator.

    Kita berharap bahwa semua gagasan yang yang muncul dalam diskusi ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat eksistensi posisi perunggasan di Indonesia, demikian closing statement oleh kandidat doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga ini yang juga merupakan Akademisi Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin.

    , , ,

    JAKARTA, ARUSMUDA.COM - Pandemi kian hari semakin bertambah banyak memakan korban di Indonesia. Data Satuan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Covid-19 per 9 Mei 2020, menunjukkan 13.645 kasus, 10.079 orang dirawat, 959 orang meninggal dunia, dan 2.607 sembuh. Tentu saja genderang perang melawan virus ini wajib dilakukan oleh Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat.

    Menyikapi hal tersebut, dalam momentum Ramadhan ini Pemerintah melalui Gugus Tugas menggaet para pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Nasional guna menajamkan upaya-upaya pencegahan wabah yang berdampak melumpuhkan kehidupan masyarakat ini, dengan menggelar webinar series Ramadhan “Gugus Tugas COVID-19 bersama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)” (09/05/2020) petang.

    Diskusi online yang bertema “Bikin Corona Kalah, Ga Cukup Cuma Berserah” tersebut, menghadirkan narasumber Lilik Kurniawan (Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana), M.Azizi Rois (Ketua Umum DPP SEMMI), Iqbal M. Dzilal (Ketua Umum PP Hima Persis), Husin Tasrik (Ketua Umum PB PII) dan Susanto Triyogo (Sekjend PP KAMMI).

    Webinar yang dipandu oleh Miftah Antaries (Plt. Sekjend DPP SEMMI) sejak pukul 16.00 WIB ini, dimulai dengan paparan Lilik Kurniawan terkait kondisi update covid-19 di Indonesia, proses penularan, dan memaksimalkan fungsi sosial dari masjid. "Intinya, kita berharap masyarakat kita jangan terpapar virus, dan jangan pula terkapar PHK." jelasnya.

    Ia pun menambahkan, upaya pencegahan yang diharapkan dilakukan oleh OKP, "Setidaknya OKP bisa melakukan tiga hal, yakni ajakan kolektif ke semua unsur masyarakat, ajakan pencegahan serius, dan penilaian mandiri." tambahnya.

    Selain itu, ia juga berharap adanya peran OKP untuk memaksimalkan fungsi sosial masjid dalam upaya pencegahan, "Jadikanlah fungsi sosial masjid lebih maksimal dalam pencegahan covid-19, bagaimana kegiatan ibadah di rumah tidak menghilangkan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan utama muslim. Sementara, Satuan Gugus Tugas memandang masjid bsia dijadikan sebagai Edukasi, pinjam ganti logistik, dan isolasi mandiri. Namun, saya yakin bisa ada masukan solusi lain dari OKP" pintanya kepada para pembicara yang dihadirkan dari OKP.

    Menjawab pernyataan dan harapan Pemerintah tersebut, M. Azizi Rois menjelaskan bahwa DPP SEMMI menilai bahaya covid ini bukan masalah mematikan secara medis saja, "Secara medis, covid-19 dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan orang yang positif bisa meninggal dunia. Tetapi lebih dari itu, dikhawatirkan lebih berbahaya karena bisa membunuh seluruh sendi kehidupan manusia, terutama sosial, ekonomi, politik dan budaya."paparnya.

    "Maka, aksi-aksi seperti pembagian masker, penyemprotan disinfektan, penggunaan handsanitizer, pembagian sembako, nasi bungkus, dll. yang telah dilakukanoleh Rumah Tanggap BencanaDPP SEMMI, tidak cukup berhenti disitu. Kita juga harus berfikir bagaimana orientasi menghidupkan kembali dampak ambruknya sosial, ekonomi dan politik pasca pandemi ini selanjutnya." tambahnya lagi.

    "Dan masjid bisa berfungsi sosial sebagai Gerakan Tengok Tetangga (GTT) dan Gerakan Ekonomi Masjid (GEMA) sebeagaimana yang sudah banyak digaungkan oleh kawan-kawan kader SEMMI di cabang-cabang seluruh Indonesia. Namun belum terdengar massif, karena memang harus saling sinergi dan Pemerintah hadir memfasilitasi." Azizi memungkas.

    "Masjid seharusnya jadi episentrum ummat Islam beribadah selama Ramadhan ini, tapi kondisi begini akhirnya kita mengalihkan kegiatan ibadah kita ke rumah dengan tidak mengurangi nilai pahala ibadahnya." Husin memaparkan sebelumnya.

    Selain itu, Iqbal menyampaikan agar nilai spirit masjid yang harus dibangun dalam upaya pencegahan ini, "Ketika fungsi ibadah masjid dialihkan ke rumah, maka nilai spirit masjid ini yang harus tetap ada di kalangan ummat dalam pandemi ini." tutur pria berkacamata ini.

    Susanto menambahkan, "Kita juga bisa melakukan urban farming, yakni menanam tumbuhan, sayuran dan lainnya di sekitar rumah dan masjid untuk menyiapkan kehidupan ekonomi setelah covid-19 berakhir."

    Diskusi berakhir dengan komitmen bersama untuk melaksanakan masukan-masukan dari para OKP tersebut secara konkret yang akan difasilitasi penuh oleh Pemerintah dalam hal ini Satuan Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Republik Indonesia.

    ,

    MAKASSAR, ARUSMUDA.COM - Ketua Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia, Prof. Ridwan Amiruddin berharap agar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar, diperpanjang.

    Hal tersebut diungkap Prof. Ridwan saat menjadi pembicara dalam diskusi virtual yang digelar oleh Kahmi Rayon Unhas yang membahas mengenai penanganan covid-19 di Sulawesi Selatan, Rabu (06/05/2020) sore.

    Dalam kegiatan yang dimoderatori oleh Dr. Syahid Arsjad ini, Prof. Ridwan memaparkan bahwa kasus positif di Makassar masih meningkat, angka kematian masih meningkat, serta adanya perluasan wilayah baru dan pergerakan masyarakat masih masif.

    Karena berbagai indikator itulah, sehingga dirinya mengharapkan agar PSBB di Kota Makassar bisa diperpanjang.

    Sekarang ini, Sulawesi Selatan telah menjadi episentrum baru di luar Jawa. Telah terjadi transmisi lokal sehingga diasumsikan dalam 10 orang yang berkumpul ada 3 orang yg terpapar covid 19.

    Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hanya 16 % masyarakat yang taat stay at home, sehingga masih diperlukan pelaksanaan PSBB yang efektif.

    Di akhir diskusi, beberapa rekomendasi yang diajukan kepada pemerintah daerah dalam menangani covid 19 ini yaitu:
    1. Perlunya perhatian serius pemerintah dengan ditetapkannya Makassar sebagai episentrum penyebaran Covid-19
    2. Perlu pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pendekatan budaya Bugis Makassar untuk pelaksanaan PSBB yang lebih efektif
    3. Perlu dilakukan akselerasi pasif testing pada populasi berisiko dalam jumlah yang signifikan serta pengetatan isolasi pada OTG

    ,

    TAKALAR, ARUSMUDA.COM - Bakri Sewang, anggota DPRD Kabupaten Takalar yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN menggelar pembagian masker ke setiap warga yang ada di kelurahan Patte'ne kecamatan Polongbangken Selatan (Polsel), Takalar.

    "Pembagian masker tersebut adalah upaya untuk melindungi setiap warga dari ancaman dari Corona Virus Disease (COVID) 19." Ungkap Bakri Sewang kepada awak arusmuda di sela - sela kegiatan pembagian masker, Sabtu (18/04/2020).

    "Apa yang kami bagikan ini semoga bermanfaat dan bisa melindungi. Karena di tengah pandemic Corona ini mesti memang kita bergegas cepat membantu masyarakat paling memberikan perlindungan seperti masker ini" Ujarnya.

    Bahkan Bakri pun dengan lapang dada berharap kepada stakeholder yang ada di Takalar ini untuk membuka mata untuk membantu semua warga Takalarnya.

    "Semua elemen pemerintah daerah menyegerakan dengan gerakan bahu - membahu untuk menyelamatkan jiwa masyarakat ditengah ancaman pandemic Covid 19 ini," pungkasnya.

    , ,


    MAKASSAR, ARUSMUDA.COM - Panen raya jagung di Sulawesi Selatan selama bulan April hingga Mei 2020 berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Petani jagung memanen hasil produksinya di bawah bayang-bayang kekhawatiran, Sulawesi Selatan menduduki rangking kedua Positif Corona di Indonesia.

    Namun, kondisi itu kian diperparah dengan harga beli jagung ditingkat petani justru anjlok. Untuk jagung dengan KA 17 %, harga beli di tingkat petani hanya sekitar 2.200 - 2.300 rupiah per kilo, sementara harga beli di industri Makassar sebesar 3.150- 3.250 rupiah per kilo.

    Di tengah pandemi yang membuat perekonomian melambat, dan harga berbagai barang kebutuhan melonjak tinggi, harga jagung malah anjlok, kondisi petani jagung yang sementara panen raya sungguh memprihatinkan.

    Melihat kenyataan ini, Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulawesi Selatan mendesak Pemerintah untuk menetapkan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) komoditas Jagung di tingkat petani, sebagaimana HPP Gabah selama ini.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Pemuda Tani HKTI Sulawesi Selatan, Rachmat Sasmito dalam rilisnya ke arusmuda.com, ahad (12/04/2020) pagi.

    “Kami berharap angka HPP yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk komoditas jagung pada tahun 2020 ini bisa pada angka 3.500 rupiah per kilo untuk petani, dan HPP di Industri sebesar 4.500 rupiah.” Tegas Rachmat Sasmito.

    Pihaknya optimis jika HPP ini bisa diterapkan petani jagung di Indonesia akan bergairah, bisa mendorong posisi menjadi produsen jagung 5 terbesar di dunia, yang saat ini masih di posisi 8 setelah Amerika, Cina, Brazil, India, argentina, Ukraina dan Meksiko.

    Lanjut Rachmat Sasmito, dengan asumsi tingkat produktivitas petani jagung kita di kisaran 6 ton per hektar, maka petani kita hanya akan mendapatkan hasil penjualan sebesar 13.800.000 rupiah per hektarnya. Itu pun per hektarnya dikelola oleh 4 sampai 5 orang petani.

    Biaya yang dikeluarkan per hektar jagung adalah sebesar 13.280.000 rupiah yang berasal dari biaya benih (1.500.000 rupiah), pupuk (1.100.000 rupiah), herbisida (580.000 rupiah), insektisida (500.000 rupiah), upah kerja (8.400.000 rupiah), dan pasca panen (1.200.000 rupiah).

    “Coba kita hitung, dengan penjualan sebesar 13.800.000 rupiah dikurangi biaya produksi sebesar 13.280.000 rupiah, maka petani kita hanya mendapatkan keuntungan sebesar 520.000 rupiah per hektar, itu untuk satu kali masa panen selama 100 hari, kondisi ini membuat petani jagung kita lesu.”Ungkap Rachmat Sasmito lagi.

    Selain soal HPP Jagung, DPP Pemuda Tani HKTI Sulsel juga menyorot soal peran Kementrian Pertanian dan Pemerintah Propinsi Sulsel dalam mendorong petani jagung di sulsel untuk menerapkan GAP (Good Agricultre Practces) dan GHP (Good Handling Practices).

    “Kalau budidaya jagung oleh petani kita dilakukan dengan GAP DAN GHP, harapannya produktivitas komoditas jagung kita bisa meningkat dari rata-rata 6 ton/ha menjadi 8 ton/ha.” Pungkas Rachmat Sasmito.

    , ,


    RANTEPAO, ARUSMUDA.COM - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Toraja Utara, Belo Tarran mengajak para pemuda menjadi pagar untuk menghalau Virus Corona.

    "Pemuda harus menjadi pagar menghalau Covid-19, dengan cara mengajak warga membudayakan pola hidup sehat dan mensosialisasi imbauan pemerintah," ungkap Belo Tarran, Rabu (08/04/2020) kemarin.

    Lanjut Belo, pandemi ini telah menjadi persoalan global, apabila sudah ada satu warga yang terkena Corona, maka akan sangat cepat penularannya. Sehingga peran serta semua pihak termasuk pemuda Toraja Utara sangat dibutuhkan.

    "Para pemuda harus berada di garda depan, dan aktif membantu pemerintah melalui pencegahan penyebaran virus corona minimal di desa/Lembang masing-masing.” Tegas Belo.

    Pihaknya juga meminta kepada Bupati dan Wabup Toraja Utara, untuk mengerahkan seluruh kekuatan pemerintah hingga ke tingkatan Lembang/Lurah dan RT/RW.

    Bahkan KNPI Toraja Utara, menurut Belo akan terus bersama pemerintah dalam menghadapi wabah ini, "Pemuda akan terus bersama pemerintah dalam menghadapi Covid-19," tutup Belo.


Top