, , , ,

    MAKASSAR, ARUSMUDA.COM–
    Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan dipastikan akan berganti dari Irjen Pol. Drs. Mas Guntur Laupe, S.H. ke Irjen Pol. Drs. Merdisyam, M.Si.

    Hal tersebut termaktub dalam Surat Telegram Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan nomor ST/2247/VIII/KEP./2020 tertanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani Asisten SDM Polri Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan.

    Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik dan berharap Kapolda baru akan memberikan yang terbaik bagi terwujudnya kamtibmas di Sulsel. 

    Nama Merdisyam lumayan populer di kalangan aktivis pemuda, pejabat kepolisian kelahiran Jakarta 4 Mei 1968 silam ini sempat membuat heboh karena adanya misinformasi dengan pihak pengelola bandara soal kedatangan 49 orang TKA di bandara Haluoleo Kendari.

    Merdisyam yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara akan menggantikan Mas Guntur Laupe yang akan bergeser menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I di Sespim Lemdiklat Polri.

    “Kami mengucapkan selamat kepada Irjen Pol Merdisyam atas amanahnya sebagai Kapolda Sulsel yang baru, mudah-mudahan dengan pengalamannya yang lama di dunia intelkam menjadi modal besar untuk mewujudkan suasana kantibmas yang kondusif.” Ujar Ketua PW Pemuda Muslimin Indonesia Prov. Sulsel, Muhammad Kasman.

    Lanjutnya, “Kita tahu, Sulsel ini merupakan salah satu episentrum gerakan masyarakat sipil yang lumayan dinamis, mudah-mudahan prestasi beliau dalam meredam kasus penembakan mahasiswa Unhalo tempo bisa menjadi pelajaran dalam menghadapi dinamika gerakan sosial di Sulsel.”

    Sementara itu, Ketua II PW Pemuda Muslimin Indonesia Prov. Sulsel, Baihaqi Zakaria mengungkap bahwa pihaknya berharap agar sinergi antara pihak kepolisian dengan organisasi kemasyarakatan pemuda bisa terus dijaga dan ditingkatkan. 

    "Diperlukan komunikasi dan koordinasi yang intens antara kepolisian dan unsur masyarakat, terutama pemuda, sebab  penegakan kamtibmas merupakan tanggungjawab kita bersama. Intinya kami siap bersinergi." Ujar Baihaqi.

    Pemuda Muslimin Indonesia juga tak lupa mengucapkan terima kasih terhadap prestasi dan kinerja Kapolda lama selama menjabat di Sulsel. 

    “Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Irjenpol Mas Guntur Laupe atas pengabdiannya selama ini di Sulsel, semoga beliau bisa terus sukses dan berprestasi di tempat tugasnya yang baru.” Pungkas Kasman. 

    , , ,

    BATAM, ARUSMUDA.COM - Sebagai organisasi pendidikan perjuangan bagi pemuda-pemudi muslim, langkah pembinaan Pemuda Muslimin Indonesia tak boleh terhenti oleh pandemi.

    Oleh karena itu, untuk mensiasati kondisi ini, Pemuda Muslimin Indonesia tetap bergerak dibtengah situasi yang ada. Salah satunya dengan menggelar perkaderan dalam jaringan (daring).

    Seperti yang dilakukan oleh Pulimpinan Cabang Pemuda Muslimin Indonesia Kota Batam, menggelar Marhalah Ula (Latihan Kader I) via aplikasi zoom, 17 - 21 Juli 2020.

    "Pelatihan ini kami laksanakan bagi mereka yang baru bergabung di Pemuda Muslimin, serta mereka yang akan bergabung dan kami siapkan untuk menjadi pengurus di Pimpinan Anak Cabang." Terang Ketua PC Batam, Hendri, S.Si. saat pembukaan kegiatan.

    Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Ir. H. Muhtadin Sabili yang turut hadir dan memberikan sambutan, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PC Batam.

    "Ini inisiatif yang luar biasa, semoga bisa menjadi semacam pilot project untuk kita duplikasi di wilayah dan cabang lain, dengan terus melakukan penyempurnaan." Ungkap Sabili.

    Sabili juga berharap agar kehadiran Pemuda Muslimin Indonesia di kawasan terluar Indonesia ini bisa menunjukkan eksistensi dan peran serta dalam proses pembangunan daerah.

    "Wilayah Kepri ini sangat strategis untuk menegaskan peran keidonesiaan kita.  Ada Batam dan juga Natuna yang merupakan wilayah terluar, dan alhamdulillah kita sudah hadir di sana," terangnya.

    , ,

    JAKARTA, ARUSMUDA.COM - Untuk kian memantapkan kinerja jajarannya sebagai penyelenggara pemilu, KPU Provinsi DKI Jakarta  akan mengadakan In House Training Daring.

    Kegiatan yang rencananya digelar bersama KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kali ini akan diisi oleh Partono, S.IP, M.A (Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta) dan Ahmad Gojali S.H.I (Anggota KPU Kepulauan Seribu).

    Tema yang akan dibahas dalam In House Training yang dimoderatori oleh Rahadi Pramono, S.H (Anggota KPU Kepulauan Seribu) ini adalah Manajemen Penyelenggara Pemilu.

    Agenda ini merupakan agenda berkelanjutan yang dilaksanakan secara virtual sebagai bentuk kerjasama KPU Provinsi DKI Jakarta dengan KPU Kab/Kota se-DKI Jakarta.

    Bagini kamu yang ingin bergabung, silakan dicatat tanggalnya ya, Rabu, 22 Juli 2020 jam 13.00 melalui google meet di tautan berikut: in house training.

    , ,

    BARRU, ARUSMUDA.COM - Puluhan mahasiswa dan Pemuda Kab. Barru yang tergabung dalam berbagai organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Barru & Comunitas Bikers Sholeh Barru melakukan aksi galang dana untuk para korban bencana alam banjir bandang Masamba Luwu Utara, jumat (17/07/2020).

    Aksi peduli kemanusiaan itu dilakukan para mahasiswa Kab.Barru untuk membantu meringankan beban para korban bencana banjir bandang Masamba,serta untuk menstimulus agar para dermawan ikut membantu warga Masamba yang sedang tertimpa bencana.

    Koordinator Aksi Solidaritas, Rezki Nanang mengatakan jika aksi yang dilakukan pihaknya itu memang tidak seberapa, yang hanya bermodalkan kardus bertuliskan ‘Penggalangan Dana Kemanusiaan untuk Korban Banjir Bandang Masamba, Luwu Utara'.

    Namun dirinya meyakini besar donasi yang terkumpul itu akan sangat bermakna bagi korban yang membutuhkannya.

    "Kami  turun ke jalan mulai pukul 13.30  hingga pukul 21.00. Alhamdulillah donasi yang terkumpul, empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah."

    Selain menggalang dana, pihaknya juga menerima bantuan lain berupa pakaian layak untuk diberikan kepada para korban dampak banjir bandang.

    "Kami fokuskan turun di titik-titik keramaian Pasar Mattirowalie Barru & Tugu 4 Payung Kab. Barru, serta keliling meminta sumbangan kepada para pedagang dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19," pungkas Rezki.

    Laporan Biro Barru
    Samsuryadi +6285299252486

    , ,


    MAKASSAR, ARUSMUDA.COM – Pandemi Covid-19 tidak menjadi hambatan bagi Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulawesi Selatan dalam mengkonsolidasi kekuatan demi kepentingan rakyat tani.

    Rabu (15/07/2020) malam, dengan memanfaatkan fasilitas video conference, DPP Pemuda Tani HKTI Sulsel menggelar Silaturahmi bersama 10 Dewan Pimpinan Kabupaten (Bulukumba, Gowa, Jeneponto, Luwu, Maros, Parepare, Selayar, Sinjai, Soppeng, dan Toraja Utara) yang baru terbentuk, ditambah dengan 1 DPK yang telah lebih dulu eksis (Bone).

    Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP Pemuda Tani HKTI Sulsel, Rachmat Sasmito –yang karib disapa Mitho– menyempatkan melakukan penyerahan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Tani HKTI Kepada perwakilan masing-masing DPK.

    “Insya Allah, kita sementara menyiapkan pelantikan bersama antara DPP dan DPK yang baru saja menerima SK, semoga bisa kita laksanakan secara meriah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.” Terang Mitho.
    Mitho juga mempersilakan kepada masing-masing DPK selama dua bulan kedepan untuk melengkapi strukturnya hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

    Sementara untuk persiapan draft program kerja yang akan menjadi road map aktivitas DPP Pemuda Tani HKTI Sulsel, Mitho memastikan untuk melakukan uji publik ke DPK se-Sulawesi Selatan untuk menyerap aspirasi DPK dan kaum tani di daerah.

    “Kita juga akan melibatkan Dewan Pakar kita secara optimal dalam memberikan masukan dan saran terkait road map program kerja nanti.” Pungkas Mitho.

    , ,


    MAKASSAR, ARUSMUDA.COM -  Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-V Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sulsel siap digelar di bulan Juli ini. Persiapan telah dilakukan, termasuk merancang teknis kegiatan dengan protokol kesehatan.

    Awalnya, kegiatan ini dijadwalkan di acara puncak Milad KAMMI yang ke-22 pada tanggal 29 Maret 2020 lalu, namun panitia menunda kegiatan ini demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan sekaligus mematuhi anjuran pemerintah agar tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.

    “Saya percayakan kepada panitia pelaksana untuk mengatur jalannya kegiatan dan pengurus wilayah lainnya juga senantiasa melakukan koordinasi kepada beberapa pihak agar pelaksanaan Muswil KAMMI ini dapat berjalan dengan sukses dan tetap melakukan langkah-langkah pencegahan covid-19,” Ujar Ketua KAMMI Wilayah Sulsel, Farid Ramli.

    Sementara itu, Panitia Pemilihan Ketua Umum (PPKU) KAMMI Sulsel juga telah menetapkan calon ketua yang akan bertarung nantinya, masih ada beberapa tahap yang akan dilalui calon, diantaranya adalah debat kandidat yang akan diselenggarakan secara virtual dan kampaye calon kepada seluruh kader KAMMI baik yang ada di Komisariat kampus maupun kepada Pengurus KAMMI daerah di Sulsel.

    PPKU memastikan bahwa ada  2 calon ketua yang akan bertarung dalam pemilihan Ketua Umum KAMMI Sulsel yaitu saudara Ahmad Akbar dan juga Karim, keduanya adalah kader terbaik KAMMI yang telah melalui beberapa tahap pemilihan sampai ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2020 sebagai calon Ketua.

    Pelaksanaan Muswil rencananya akan dilaksanakan tanggal 18-19 Juli 2020 di Makassar dan hingga saat ini panitia masih melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan ini mengingat situasi masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

    , ,


    TANJUNGPINANG, ARUSMUDA.COM - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tanjungpinang, Kepulauan Riau terus mendorong Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang agar segera menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembangunan Kepemudaan di kota tersebut.

    Ketua DPD KNPI Kota Tanjungpinang, Arie Sunandar pada Rabu (15/07/2020), mengatakan kepada PijarKepri bahwa Perda Pembangunan Kepemudaan Tanjungpinang sangat diperlukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap pemuda di kota itu.

    Dalam seruan ini, KNPI mengkonsolidasi seluruh OKP yang ada di Tanjungpinang. Berdasarkan data DPD KNPI Kota Tanjungpinang, terdata sebanyak 45 OKP dibawah payung organisasi. Mereka berharap pemerintah serius menyelesaikan Perda Kepemudaan sebagai landasan hukum.

    Lanjut Arie, Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak sama sekali memperhatikan organisasi kepemudaan di kota itu. Padahal, banyak organisasi kepemudaan di kota itu mengharapkan dukungan dari pemerintah.

    “Pemerintah harus serius menyikapi masalah pemuda jangan tinggal diam bagaimana mungkin Kota Tanjungpinang bisa di sebut kota layak pemuda sementara peraturannya saja tidak ada,” kata Arie.

    Menanggap hal tersebut, Kepala Seksi Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tanjungpinang, Murdhani Hadinata mengatakan kepada PijarKepri bahwa naskah akademik draf Ranperda Pembangunan Kepemudaan Kota Tanjungpinang sudah siap.

    “Saat ini NA dan Ranperda sekarang sudah masuk di tahapan uji publik. Kita kordinasi tetap propemperda pada bagian hukum, awal tahun 2021 draf Ranperda sudah dapat diusulkan ke DPRD Tanjungpinang untuk dibahas,” ungkapnya.

    Saat ini DPD KNPI Kota Tanjungpinang bersama sejumlah OKP di kota itu akan melangsungkan konsolidasi lintas koordinasi mendorong percepatan Ranperda Pembangunan Kepemudaan Kota Tanjungpinang terbentuk.

    , ,


    MAKASSAR, ARUSMUDA.COM - Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan, Nurkanita Kahfi mengungkapkan bahwa pihaknya akan terjun membantu masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Luwu Utara.

    Hal tersebut diungkap Nurkanita kepada media menanggai bencana banjir bandang disertai lumpur yang menghantam Masamba, Luwu Utara pada Selasa (14/07/2020) malam.

    “Semoga musibah yang terjadi di Masamba segera berlalu, tentunya kami sangat prihatin atas musibah yang terjadi, menimbulkan korban dan kerusakan yang cukup parah," kata Nurkanita.

    Selain itu, pihaknya juga meminta seluruh pengurus KNPI sekitar wilayah Luwu Raya untuk terjun langsung membantu masyarakat yang terdampak banjir di Masamba, Luwu Utara.

    "Kita juga telah berkoordinasi dengan pengurus KNPI di wilayah tersebut, dimana bantuan logistik akan segera disalurkan dari beberapa pengurus KNPI se-Luwu Raya dan Toraja," katanya.

    Diketahui, banjir bandang yang melanda Masamba dan juga daerah Radda di Luwu Utara kali ini terbilang sangat besar sebab tak hanya air, melainkan juga disertai lumpur dan material pepohonan sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang tidak sedikit.

    ,

    Tanggapan atas Posideologi Itho Murtadha

    Tapi ada sesuatu yang khas tentang psikologi kelompok di negeri ini. Begitu bergerombol, tinggal teriak "maling" atau "komunis", tanpa tedeng aling-aling, orang atau keluarga yang sedang jadi target itu akan kena hajar.
    ~Leila S. Chudori.

    OPINI, ARUSMUDA.COM - Entah mengapa, saya merasa pesimis dan kurang begitu percaya kalau ada yang berkata ideologi itu berangkat dari nilai yang absolut. Masing-masing orang memiliki cara pandang terhadap dunia, cara pandang itu sendiri ditentukan oleh nilai yang dianut, itulah ideologi. Murtadha Muthahhari memandang ideologi sebagai hasil (pandangan yang universal) dari pandangan dunia, sedangkan pandangan dunia adalah hasil dari epistemologi (sistem pengetahuan).

    Kita sering berkata, ‘Ideologi saya adalah Islam’, lantaran saya memandang dunia ini berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Di lain pihak, kita sering berkata, ‘Orang-orang itu berideologi Kapitalisme’, lantaran cara pandang mereka terhadap dunia berangkat dari paham materialisme, melihat segalanya berdasarkan kalkulasi modal. Komunisme juga berpaham materialistisme, tetapi materi harus terbagi secara merata, tak boleh ada hak individual yang lebih istimewa dari yang lainnya, tak boleh ada monopoli dan penguasaan sepihak. Adapun ateisme atau sikap anti-agama—yang sayang sekali sulit dielakkan—merupakan konsekuensi dari pentingnya materi dan tidak pentingnya Tuhan.

    Lalu kita sadar, bahwa kita tak boleh berseteru hanya gara-gara memiliki cara pandang terhadap dunia yang itu sudah pasti berbeda-beda, kita juga perlu menjaga keharmonisan hidup berdampingan di dalam suatu negara. Maka harus ada ideologi negara. Khusus untuk negara kita, yang keragaman etnik, suku, budaya, ras, dan agama sangat kental, Pancasila dianggap menjadi ideologi yang pas untuk mengikat itu semua.

    Bayangkan saja, di negara kita ada 6 agama serta kepercayaan lainnya, ada kurang lebih 1.430 suku bangsa dan tentu juga bahasa, dan 300 kelompok etnik (sensus BPS 2010), semuanya bisa hidup berdampingan. Padahal, masing-masing bisa berkata, ‘Sayalah yang paling benar’, sekaligus berarti ‘Di luar saya derajat kebenarannya kurang dari saya’. Tetapi atas nama toleransi ‘Bhinneka tunggal ika’, semua harus menghormati, tak boleh merasa paling benar, yang lain harus diakui membawa kebenaran mereka sendiri-sendiri.

    Rupa-rupanya inilah yang dibayangkan para founding feathers kita di sidang BPUPKI, yakni pada saat merumuskan dasar negara, hingga akhirnya beberapa tokoh penting punya piagam Jakarta versi masing-masing—yang kebetulan masing-masing terdiri dari lima sila—yang kemudian mendapati bentuk final sebagai Pancasila.

    Akhirnya, Pancasilapun dipertanyakan; apakah Pancasila adalah sebuah ideologi? Bukankah Pancasila dirumuskan sekadar sebagai pengikat unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat? Kitakan sudah punya agama yang bisa dijadikan ideologi, malah lebih lengkap, lantas apakah kita harus lebih memeluk pancasila ketimbang agama?

    ‘Tidak’, kata sebagian orang, Pancasila itu ideologi negara, yang lain adalah ideologi individu. Orang lain tak paham. Dahulu Pancasila dipaksakan menjadi ideologi tunggal melalui paket UU Keormasan tahun 1985, orang-orang menjadi heran mengapa menolak Pancasila? Di lain pihak mempertanyakan ‘jika agama tak bertentangan dengan Pancasila’, lantas mengapa harus memaksakan orang berideologi Pancasila?

    Jawabannya: ternyata Pancasila punya musuh. Mereka adalah Islamisme (Masyumi) dan Komunisme (PKI). Kedua ideologi yang masing-masing diusung partai itu memang sudah dibunuh duluan dengan cara pembubaran partai. Tetapi benih-benih ideologi itu yang alih-alih mengancam Pancasila, ternyata justeru dikhawatirkan muncul kembali mengancam kekuasaan lantaran kritisnya, dikhawatirkan akan muncul kembali.

    Lihat saja, Pancasila tidak dibela mati-matian kecuali ada isu-isu kebangkitan lawannya: PKI dan Islamisme (Islam Radikal). Kalau kita tidak sedang membicarakan PKI dan Islamisme, Pancasila juga akan dilupakan. Bukankah begitu kenyataannya?

    Bukan hanya Pancasila, apapun yang dijadikan sebagai ideologi ternyata tak lagi dianggap ideologi jika musuhnya sudah mati, ataukah musuhnya tak lagi dianggap sebagai ancaman yang serius. Komunisme runtuh lantaran Kapitalisme bukan lagi ancaman yang serius. Malah Kapitalisme sudah harus dipeluk karena ternyata menghargai hak-hak individu, yang berarti demokratis.

    Islamisme nyaris mati, ketika Abdul Karim-Soroush tampil sebagai tokoh Post-Islamisme mengkritisi sistem pemerintahan Islam di Iran, dan juga Fethullah Gullen yang mengusik-usik Islamisme yang dilegitimasi kekuasaan di Turki. Saat rezim pro barat berhasil ditumbangkan dan digantikan dengan sistem Islam, sistem itu sendiri ternyata menjenuhkan, orang-orang memandang Islam tak lagi perlu dijadikan ideologi. Toh juga saat sistem Islam dipraktekkan di suatu negara, keadilan dan kebebasan tidak juga jauh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya.

    Islam dijadikan ideologi hanya ketika punya musuh; rezim pro kapitalis dan kolonialis, kebebasan beribadah dikekang, serta diskriminasi agama (terhadap Islam). Tapi coba saja berikan kesejahteraan, keadilan, kenyamanan, dan segala hal yang menentramkan, otomatis Islamisme atau ideologi Islam itu mati. Sebaliknya, Islam hanya digunakan untuk identitas dan untuk ibadah, sekadar untuk menerangkan bahwa saya beriman. Tanpa bercita-cita untuk membangun agenda pembebasan, misi profetik atau misi kenabian.

    Komunisme dijadikan sebagai ideologi lantaran punya musuh yang bernama kolonialisme. Komunisme di Soviet digunakan untuk melawan Tsar. Komunisme di Indonesia (PKI) digunakan untuk melawan kolonialisme Hindia-Belanda. Perkawinan Islam dengan Sosialisme (bahkan Komunisme) —yang melahirkan tokoh semacam HOS Tjokroaminoto, Semaun, Haji Agus Salim, hingga Haji Misbach—juga digunakan untuk mengusir penjajah.

    Setelah itu mati, tak ada lagi. Adapun komunisme di Cina, bukan lagi sebagai ideologi, melainkan sebagai identitas belaka, kalau bukan salah satu cirinya saja yang melekat—anti agama. Cina sendiri sudah memeluk ideologi Kapitalisme, cara pandang Cina bukan lagi kesetaraan kelas dalam kontrol suatu negara, melainkan memandang kekuatan ekonomi, militer, dan teknologi sebagai modal besar untuk menguasai dunia—apa itu bukan kapitalis, dan bukankah itu tidak lagi komunis?

    Kapitalisme sepertinya adalah pengecualian, ideologi yang satu ini sulit dibunuh. Saya, entah mengapa cenderung sepakat dengan Fukuyama, bahwa Kapitalisme adalah ideologi yang menang di akhir sejarah, meski saya benci pendapat ini. Sekarang, coba kita tak usah malu-malu untuk mengakui, siapa yang tak menjadi kapitalis sekarang ini?

    Tak usahlah kita jauh-jauh mengambil contoh tentang kematian ideologi, dunia mahasiswa saja yang dulunya kita kenal menjadi sarang percaturan ideologi kini tak lagi ideologis, semuanya sudah pragmatis. Musuh ideologi yang dulunya dilawan itu sudah mati semua, ideologinya juga akhirnya mati.

    Bukan mati, melainkan pindah ke kapitalisme. Kapitalisme dulu menjadi musuh bersama, kini dipeluk beramai-ramai. Peduli setan orang lain di luar sana hidup menjadi setengah manusia atau setengah setan, asalkan kebutuhan saya terpenuhi. Eits, jangan salah, sebagai seorang mahasiswa saya tetap melakukan pergerakan, hanya saja mungkin saya perlu pandai dan cepat bersyukur jika gerakan saya sudah didokumentasikan dan disebar ke media sosial.

    Saya begitu yakin dengan ini. Lihatlah, orang-orang itu berteriak ‘Lawan PKI, ganyang PKI!’, saya katakan, ‘Ok, silakan saja’. Hanya saja, apakah yang kalian maksud PKI itu sudah tepat adalah PKI yang harusnya dilawan? Sebab dulu, begitu banyak rakyat kita (hampir sebagian besar) yang bergabung di PKI, tetapi tak ikut-ikut memberontak. Kehidupan mereka sama dengan kita yang orang baik ini, namun mereka juga harus ikut-ikutan ditangkap (sebagiannya hilang dan mati) hanya karena mereka terdaftar sebagai anggota PKI, walau tidak pernah terbukti punya keterlibatan pergerakan Aidit dkk. di pusat.

    Belum ada yang bisa mengungkap, simpang siurnya isu pemberontakan PKI; antara rekayasa ataukah kebenaran. Serta D.N. Aidit yang melakukan pemberontakan di pusat, saya tidak tertarik untuk membahas itu. Kalaupun benar, itu skalanya pada tingkat pusat. Tetapi bagaimana dengan yang di daerah-daerah yang tak tahu apa-apa? Bahkan yang hanya punya hubungan baik dengan anggota PKI harus dituduh PKI—sekalian dengan konsekuensinya—lantaran gerakan CC PKI pusat.

    Mungkin kita perlu membaca ‘Tahun yang Tak Pernah Berakhir’, yaitu kumpulan esai lisan pengakuan eks Tapol yang dituduh PKI, dan mungkin juga perlu sedikit menemukan gambarannya dalam novel realis ‘Pulang’ karya Leila S. Chudori. Supaya bisa membuka kembali file-file sejarah di masa lalu, yakni sejarah pertarungan ideologi di negara kita.

    Bukannya mau membela PKI, itu hanya sebagai contoh bagaimana kita itu sebenarnya gamang diombang-ambingkan oleh pelbagai isu lantaran kurang matangnya ideologi yang dianut, apalagi sebagai mahasiswa. Juga ketidakmampuan mengenal ideologi yang ada, lantas menggeneralisirnya menjadi simpang kembar seribu.
    *
    Sewaktu masih berstatus mahasiswa (S1) dan aktif di salah satu organisasi ekstra kampus (HMI-MPO), saya itu sering dimandikan dengan kajian ideologi oleh senior-senior saya. Sayang, seiring waktu yang membawa saya sampai kini, semakin pula saya lupa pada detail-detail ideologi yang dijelaskan oleh senior-senior saya itu. Memang dulu itu lagi musimnya kajian ideologi, sekarang tidak.

    Murtadha Muthahhari, membagi tiga ideologi besar dunia, yakni Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam. Sebenarnya cukup dua saja, yakni Islam dan materialisme, sebab Kapitalisme dan Sosialisme berasal dari rahim yang sama, yakni materialisme. Itu berdasarkan kriteria yang ia tetapkan; punya konsep ketuhanan, punya pandangan tentang kemanusiaan, kealaman, punya banyak pengikut, universal ... (selebihnya saya lupa).

    Seorang teman yang kini sudah menjadi akademisi, membantah Muthahhari (sayang ia tak memiliki naskah publikasi resmi terkait tema ini) dengan memasukkan Liberalisme sebagai ideologi. Kata teman saya itu, Liberalisme juga dijadikan worldview sebagian kalangan, dan itu cukup membuktikan bahwa Liberalisme itu universal dan banyak pengikut, memenuhi syarat disebut sebagai ideologi.

    Bahkan Gus Muh (Muhidin M. Dahlan) menuliskan ‘Ideologi Saya Adalah Pramis’ di sampul buku kumpulan esainya tentang eyang Pram (Pramoedya Ananta Toer). Pramis sebuah ideologi? Dalam buku itu Gus Muh menegaskan, Pramis yang dimaksud bukanlah para pengagum Pram, melainkan habitus Pram, serta cara kita memandang dunia dari kaca mata Pram.

    Kita tahu bahwa Pram itu kerjanya membaca menulis, mengkliping, mengarsip, dan beberapa hal yang berkaitan dengan buku. Menulis adalah cara Pram melawan, itu semacam tindakan strategis yang diambil berdasarkan tuntutan ideologi. Lalu jika ideologi Gus Muh adalah Pramis, Pram sendiri berideologi apa?

    Kita barangkali bisa sedikit melacaknya dari Tetralogi Pulau Buru (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca), roman sejarah yang menjadi master-piecenya itu. Pram memosisikan diri sebagai aku, yang dalam roman itu bernama ‘Minke’. Dari kronologi cerita serta watak sang tokoh, orang-orang menebak, bahwa Minke yang dimaksud Pram tak lain dan tak bukan adalah Tirto Adhi Soerjo (yang dijadikan ikon Tirto.ID), tokoh yang tak banyak dikenal oleh anak bangsa ini, pendiri Medan Prijaji, bapak pers Indonesia.

    Aneh sekali, Minke yang orang abangan itu, melawan tak cukup hanya tulisan, tetapi juga dengan turut membentuk Sjarikat Dagang Islam, organisasi massa yang kemudian bermetamorfosa menjadi Syarikat Islam (Indonesia) itu—dan dulunya adalah partai PSII.

    Lalu, apakah ideologi Minke kalau begitu, Islamkah, Komuniskah? Islam(isme) sudah jelas tak mungkin. Minke kenyataannya tak bercita-cita mendirikan negara Islam. Lagipula, Minke itu abangan, tak ada riwayat dia alim sebagaimana Taqiyuddin An Nabhani—sang penganjur sistem Khilafah itu, ataukah ia akan seperti Imam Khomeini yang ahli fiqih, juga tak seperti tokoh-tokoh Jihadis yang rela mati demi tegaknya ‘kalimat Tauhid’.

    Kalau dikatakan Komunis, nyatanya Minke menggunakan Islam (melalui Syarikat Dagang Islam[iyyah]) sebagai kekuatan untuk mengusir penjajah. Sekalipun benar Minke adalah Tirto Adhi Soerjo, tak ada riwayat Tirto adalah petinggi PKI. Lalu bagaimana dengan Pram? Menurut hemat saya, ideologi Pram itu Tirtois. Sementara Gus Muh adalah Pramis.

    Tak ayal, Gus Muh, Pram, dan Tirto memberi sumbangan baru dalam dunia per-ideologi-an. Ideologi mereka tak kebayang oleh Muthahhari yang membagi ideologi menjadi tiga saja, yakni Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme—yang lain ideologi turunan; juga oleh teman saya yang menambahkan Liberalisme termasuk dalam ideologi. Ideologi bisa lebih beragam: Pramis, Tirtois, dll.
    *
    Itho Murtadha menulis sebuah esai berjudul ‘Posideologi’ yang diterbitkan di websitepribadinya, dan juga dimuat secara daring oleh Harian Sulteng Raya. Posideologi sendiri awalnya ia munculkan dengan diantar oleh ‘katakanlah’. Artinya ini adalah istilah yang iseng saja dibuat. Tetapi kemudian terminologinya diperkuat dengan menambahkan kata ‘nalar’ di depannya. Menjadi nalar Posideologi.

    Nalar Posideologi dimaksudkan adalah nalar yang tak terjebak pada sebuah penjara lama: Ideologi, yang mengekang itu dan menjadikan kita selalunya ingin berperang satu sama lain atas nama ideologi, dan peperangan itu sangat mengerikan—katanya. Kita punya agenda cukup besar ke depan, perkembangan sains dan teknologi seharusnya mengetuk pintu hati kita agar tak berlama-lama bertahan dengan konflik ideologi itu—dan memang sekarang nyaris tak ada lagi.

    Walau sekadar keisengan, tetapi istilah Posideologi ini menarik, ‘Adalah nalar yang mencoba membuka pintu percakapan dengan ideologi-ideologi yang berbeda dengannya’. Hebatnya, Posideologi ini adalah sebentuk perubahan yang radikal dari apa yang disebut sebagai panglima kehidupan; dari kekuasaan politik yang mendominasi menuju ke superioritas ilmu pengetahuan.

    Tentu saat menyebut ‘Pengetahuan sebagai panglima’, Itho tidak memaksudkan itu sama dengan apa yang diributkan oleh Goenawan Mohamad dan A.S. Laksana, yaitu ketika sains terdorong menjadi panglima, maka saat itu pula ia lebih menjanjikan kepastian tinimbang kebenaran, atau mungkin sebaliknya.

    Itho tentu ingin—sederhananya—menyudahi pertarungan yang mengandalkan otot, dan mari kita berkontestasi dalam lapangan pemikiran, filsafat, dan sains (yang kemudian disebut lapangan pengetahuan). Perkembangan dunia ke depan lebih membutuhkan pikiran dan perangai saintifik/ilmiah, bukannya keunggulan otot atau kekuatan gertakan dan sebagainya.

    Meski begitu, Posideologi tak bisa mengelak, ia juga adalah sebuah ideologi. Jadi, jika nalar Posideologi secara ajek digunakan untuk menafsirkan dan memperlakukan dunia, maka ia termasuk ideologi. Ya, kurang lebih mirip dengan Pramis atau mungkin juga Tirtois tadi.

    Akan tetapi saya pribadi memandang bahwa Posideologi tak lain adalah sebentuk kejenuhan kanda Itho atas matinya ideologi saat ini, lalu muncullah kuasi ideologi (mirip ideologi) yaitu suara kerumunan yang panas sementara. Nanti juga kalau sudah lewat momennya, kebuasan sebagian masyarakat kita juga hilang bersamaan dengan tenggelamnya isu PKI ini.

    Tetapi yang luput dari perhatian Itho adalah fenomena sekarang ini bukanlah bermotif ideologis, melainkan lebih kepada stigma. Masyarakat kita saat ini tidak sementara perang ideologi, tetapi lebih kepada konflik identitas, ‘Saya siapa, dan anda siapa?’. Gawatnya, musuh yang diidentifikasi sekarang tinggal hantunya, mereka tak sadari itu.

    Ah, Posideologi memang menarik!

    Saeful Ihsan. Ketua Umum Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

    , ,


    GOWA, ARUSMUDA.COM - Ketua Umum Konsina Indonesia Cabang Takalar mengapresiasi kinerja pengurus yang telah mensukseskan Diklatsar Ke-IX pada sabtu-minggu, (11-12/07/2020) di Ujung Kassi Barombong Makassar dengan peserta 23 orang dari berbagai wilayah.

    Menariknya, kegiatan tersebut dihadiri oleh 10 orang pemateri dari berbagai lembaga mahasiswa dan kepemudaan, dan hadir pula beberapa demisoner, purna, pengurus wilayah, serta pengurus PB Konsina Indonesia.

    Ketua Umum Konsina Takalar, Irfan Afandy Mr mengatakan, bahwa ia sangat bersyukur dan mengapresiasi seluruh kader terkhusus panitia yang telah terlibat langsung dalam pelaksanaan Diklatsar tersebut.

    “Rasa syukur saya ucapkan atas keberkahan dari Allah Swt, saya sangat bangga dan mengapresiasi pihak yang yang telah terlibat dalam kegiatan ini, saya saya juga ucapakan terima kasih dan selamat bergabung bersama kami,” ucap Irfan Affandy

    Bukan hanya itu, Ketua Panitia, Nurwinda Sari juga membeberkan, bahwa ia sangat bangga menjadi bagian dari konsina sebab melalui Konsina ia mampu memahami arti tanggung jawab.

    “Saya bangga menjadi bagian dari Konsina, disini saya paham arti tanggung jawab yang sebenarnya,” terang Nurwinda

    Lebih lanjut, ia menyampaikan rasa harunya kepada seluruh pengurus karena telah menyelesaikan amanah sebagai Ketua Panitia dengan baik, karena itu ia berterima kepada selurub pihak yang membantunya.

    “Saya terharu telah menyelesaikan amanah ini dengan baik, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan dan menyukseskan kegiatan ini, terimakasih pula kepada kakak-kakak pemateri yang sudah menyempatkan waktu untuk membekali teman-teman peserta dengan ilmu dan pengalamannya masing-masing.” Pungkasnya.

    Laporan Biro Takalar
    Ahmad +62823 4868 6130

    , ,


    TAKALAR, ARUSMUDA.COM – Prof. Dr. H. Aminuddin Salle, S.H., M.H. mengungkapkan apresiasi tinggi atas Diskusi Kebudayaan yang digelar secara daring yang oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kabupaten Takalar, Ahad (12/07/2020) sore.

    “Saya mengapresiasi DPC SEMMI Takalar atas terselenggaranya diskusi ini dan berkenan melibatkan saya sebagai pembicara,” Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Unhas dalam diskusi yang dipandu oleh Direktur Pakalawaki Institute, Damar I Manakku.

    Dalam diskusi yang mengusung tema Prospek Kebangkitan Budaya Makassar Di Era Digital, Ketua Dewan Pakar di Majelis Pemangku Adat Nusantara (MAPAN) ini menjadi pembicara tunggal.

    “Tema diskusi ini sangat menarik, sebab melalui tema dalam diskusi ini, kita dapat mengetahui kebudayaan-kebudayaan Makassar yang hingga saat ini masih dijaga dengan baik,” ungkapnya.

    Pegiat Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) ini juga memberikan dukungan kepada pengurus SEMMI Takalar agar lebih produktif dan menjadi pelopor diskusi-diskusi kebudayaan bagi kaum muda.

    “Para ananda di SEMMI Takalar harus tetap produktif melakukan diskusi-diskusi kebudayaan seperti ini dan jika perlu menjadi pelopor terciptanya kaum muda yang semakin gemar berdiskusi tentang budaya,”  pungkasnya.

    Laporan Biro Takalar
    Ahmad +62823 4868 6130

    ,

    Tak ada perang yang paling mengerikan, selain perang atas nama ideologi

    OPINI, ARUSMUDA.COM - Belum lama ini, isu kebangkitan PKI, tetiba menyeruak kembali. Penyebabnya tak lain adalah Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Kini diusulkan menjadi RUU BPIP. Sejumlah partai dituding sebagai inisator di balik kehadiran RUU itu. Bangsa pun menjadi ribut karenanya. Sejumlah aksi penolakan digelar di mana-mana. RUU HIP dianggap kental dengan rencana untuk menghidupan kembali pikiran-pikiran atau ajaran komunisme di Indonesia.

    Bahkan, dalam aksinya, salah satu bendera partai menjadi sasaran amuk pembakaran. Sejumlah ormas Islam marah. Massa mengaum. Aksi yang kemudian dibalas pula dengan luapan ‘kemarahan’ kader-kader partai tersebut di seluruh Indonesia.

    Saya tak hendak berpretensi untuk mempolemikkan RUU itu. Sebab, bagi saya itu hanyalah ekses kecil dari problem kenegara-bangsaan kita yang hingga kini belum usai. Benar bahwa Pancasila adalah ideologi dan falsafah negara-bangsa (nation-state) kita. Itu secara simbolik. Tetapi sebagai sebuah konstruksi nalar dan kesadaran bersama, hingga kini, pada sebagian anak bangsa, ia masih relatif problematis.

    Fase Ideologis
    Perihal ideologi, telah lama budayawan Kuntowijoyo mengkhawatirkannya. Ia mencurigai bila problem ini tak terselesaikan, maka Indonesia menghadapi kesulitan untuk maju. Sejumlah tantangan di era pascamodern (kapitalisme lanjut) membutuhkan kerangka penyelesaian yang lebih dari sekadar ideologi.

    Belum lagi potensi konflik—atau bahkan disintegrasi—yang bisa saja disulut oleh ideologi. Kita tahu persis ideologi adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi alat pemersatu yang paling kokoh bagi satu kelompok yang sama. Tetapi juga sekaligus alat membunuh yang paling kejam bagi kelompok yang berbeda. Dalam konteks ini, ideologi bisa memberi manfaat yang konstruktif, tetapi juga berpotensi untuk menabur destruksi.

    Dalam catatan sejarah bangsa, konflik dan perang atas nama ideologi bukan tak pernah terjadi. Bahkan di fase-fase awal pasca kemerdekaan, api perpecahan ideologi telah menyala hebat. Tahun 1948, di Madiun, Muso melancarkan pemberontakan. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal sebagai Pemberontakan Madiun. Sesuatu yang kemudian berulang pada tahun 1965—yang dikenal dengan G30S/PKI—dan sebelumnya juga meledak di masa pra-kemerdekaan, yakni tahun 1926.

    Tahun 1949, S.M. Kartosoewirjo, di Jawa Barat, mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan ini kemudian meluas hingga ke Pulau Sulawesi, terutama di wilayah Sulawesi Selatan dengan Kahar Muzakkar sebagai pimpinannya.

    Peristiwa-peristiwa ini menandai apa yang disebut oleh Kuntowijoyo sebagai fase ketegangan ideologis. Fase ideologis. Bagaimana ideologi diletakkan sebagai sebuah sistem keyakinan, doktrin, dan cara pandang, yang kaku di hadapan ideologi yang lain. Sehingga kemudian acapkali berbenturan satu sama lain.

    Nasionalisme diperlawankan dengan Islam. Nasionalisme diperlawankan dengan sosialisme-komunisme. Atau sosialisme-komunisme dengan Islam. Era ini adalah era yang diwarnai dengan diskursus yang begitu tajam soal ideologi. Para tokoh bangsa saling berbantahan soal ideologi apa yang paling tepat untuk dijadikan sebagai kompas kehidupan negara-bangsa.

    Setelah Itu?
    Seusai mengalami konflik ideologis yang tajam selama bertahun-tahun, kita mau ke mana? Adalah mustahil, kita terus merawat bopeng pertengkaran ideologis ini seterusnya. Oleh karena itu, idealnya, ketegangan berbasis ideologis ini, telah berakhir. Terutama karena dua hal:  Pertama, Indonesia telah memasuki era baru. Era yang sama kita kenal sebagai era reformasi. Era yang memungkinkan semua ideologi bisa berkontestasi secara sederajat. Hegemoni satu ideologi yang berkuasa tak ada lagi. Sebaliknya, semua ideologi bisa bertumbuh dengan sehat di negeri ini.

    Kedua, sebelumnya saya telah menyebut, tantangan Indonesia ke depan semakin beraneka. Kita telah memasuki era kapitalisme lanjut. Ada yang menamainya sebagai era 4.0. Era ini tak mungkin kita hadapi dengan cara yang biasa. Juga dengan pendekatan lama itu: ideologis. Kita membutuhkan kesadaran yang lebih dari sekadar ideologi. Katakanlah itu posideologi.

    Nalar posideologi adalah nalar yang bekerja melampaui ideologi-ideologi yang ada. Nalar posideologi adalah nalar yang menolak klaim sempit dari ideologi-ideologi itu. Nalar posideologi adalah nalar yang berani menabrak batas-batas ideologisnya sendiri, untuk kemudian datang menjenguk ideologi yang lain.

    Untuk apa? Untuk membangun kearifan antar-ideologi. Ini penting. Sebab hanya dengan cara inilah universalitas yang terkandung pada masing-masing ideologi bisa kita kenali, untuk kemudian kita majukan bersama. Misalnya, di masa lampau, adalah kenyataan bahwa Marxisme, sosialisme, ataupun komunisme, memiliki pengaruh yang amat besar bagi munculnya geliat praksis-perlawanan kaum pribumi—yang rerata adalah muslim-taat—terhadap kooptasi kaum penjajah di bumi Hindia-Belanda.

    Zainul Munasichin dalam Berebut Kiri: Pergulatan Marxisme Awal di Indonesia 1912-1926 menyebut bahwa H.O.S. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim—tentu saja selain H. Misbach dalam corak yang berbeda—menyaripatikan gagasan-gagasan sosialis, sembari, di sisi lain, mengurangi bobot Marxisme yang terkandung di dalamnya. Tjokroaminoto kemudian dikenal dengan tokoh sosialisme Islam. Ia bahkan menulis buku Islam dan Sosialisme. Bagi Tjokroaminoto, Sosialisme Islam adalah sosialisme minus Marxisme (baca hal. ix).

    Dari Tjokroaminoto, kita bisa belajar bagaimana penjumpaannya dengan ideologi-ideologi lain tak lantas membuat ia silau dan meninggalkan Islam. Ia tetap kokoh dengan keislamannya. Bahkan berkat perjumpaannya dengan ideologi-ideologi lain itu, ia kemudian sampai pada kesimpulan bahwa: jauh sebelum Marxisme hadir, Islam telah datang sebagai obor pembebasan bagi kaum tertindas (proletar).

    Jadi, dengan kata lain, nalar posideologi bukanlah nalar yang tercerabut dari akar ideologisnya. Nalar posideologi, sebaliknya, adalah nalar yang bersedia membuka pintu percakapan dengan ideologi-ideologi yang berbeda dengannya. Nalar posideologi adalah nalar yang berperetensi untuk melibas prasangka-prasangka ideologis, yang rentan untuk menyulut konflik dan api peperangan.

    Kecurigaan-kecurigaan berbasis ideologis, seumpama, jika menyelami gagasan-gagasan Marxisme maka auto kita menjadi komunis, atau jika bersahabat dengan orang-orang kiri kita terancam terpapar komunisme, adalah kekeliruan-kekeliruan yang tak perlu terjadi. Ia adalah lawan posideologi.

    Pada tahap selanjutnya, nalar posideologi akan membawa kita pada kesadaran akan urgensi ilmu pengetahuan untuk dijadikan sebagai panglima dalam menghadapi era kapitalisme lanjut ini. Era kapitalisme lanjut ini adalah era penguasaan atas ilmu pengetahuan. Proses industrialisasi telah bergerak amat maju; menuju pada pencapaian kemajuan teknologi yang tak berbilang—yang itu berporos pada revolusi teknologi informasi dan komunikasi.

    Dalam konteks ini, ideologi-ideologi yang ada harus siap menghadapinya. Sebut contoh Islam. Harus ada keberanian untuk mengeksplor teks-teks dasar, doktrin, maupun nilai-nilai (values) keislamanan sebagai elan vital bagi suatu bangunan keilmuan yang adaptable dengan kemajuan zaman. Dengan kata lain, Islam harus diturunkan menjadi ilmu pengetahuan. Kuntowijoyo menyebutnya sebagai proses objektivikasi.

    Ini kiranya bermanfaat untuk dilakukan. Ideologi bersifat kaku. Sementara ilmu pengetahuan bisa berlaku universal. Nilai dan kebenarannya bisa diterima oleh ideologi manapun secara obyektif. Ilmu pengetahuan tak bisa diklaim sebagai milik ideologi tertentu. Ia melampaui ideologi-ideologi yang ada.

    Juga, ini penting untuk menghindari agar suatu ideologi tak (selamanya) berhenti sebagai stempel untuk mengutuki kejahatan ideologi-ideologi yang lain, dari kejauhan, tanpa bisa berkontribusi apa-apa bagi kemajuan.

    Itho Murtadha. Ketua ICMI Muda Sulawesi Tengah.


    NB: Tulisan ini dimuat di SultengRaya


Top