PALOPO, ARUSMUDA.COM - Ketua Bidang Pendidikan dan Pengajaran Rakyat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Syarikat Islam Indonesia (SII) Prov. Sulsel, Abdul Zahir, S.Pd., M.Pd. menilai bahwa pelaksanaan proses penamatan sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga SMA dan sederajat adalah wujud nyata kapitalisasi pendidikan.
Hal tersebut diungkapkan Abdul Zahir menanggapi banyaknya keluhan orang tua siswa yang merasa berat bila harus mengeluarkan biaya tambahan untuk proses wisuda, mulai dari sewa tempat acara, konsumsi, hingga kostum. Padahal bagi mereka, pelaksanaan penerimaan ijazah di sekolah, sudah cukup.
"Ini pendidikan kita makin kapitalis. Saat pemerintah berusaha menekan pengeluaran masyarakat untuk biaya pendidikan melalu berbagai program pendidikan gratis, malah muncul lagi biaya lain-lain di proses wisuda yang sesungguhnya kurang urgen dan tak berfaedah." Terang Abdul Zahir, Ahad (18.06.2023).
Bagi dosen Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP) ini, orang tua sudah pusing menyiapkan dana bagia anaknya untuk masuk jenjang pendidikan berikutnya, mereka dibebani lagi biaya untuk wisuda. Tentu saja hal tersebut sangat memberatkan, padahal tidak berhubungan langsung dengan kualitas pendidikan.
Tegas Abdul Zahir, "Sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pengajaran Rakyat DPW SII Sulsel, tentu ini menjadi atensi kami. Kami meminta agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bisa melarang pelaksanaan kegiatan sejenis untuk menghindarkan orang tua dari biaya tambahan!"
0 Komentar