Kunjungan IPHI tersebut, dilakukan dalam rangka menindaklanjuti aksi yang mereka lakukan pada tanggal 12 Mei 2017 lalu di DPRD Sulsel tentang kesejahteraan perawat.
Ketua IPHI Sulsel, Desrianto S.Kep mengungkapkan praktek perbudakan modern dengan memperkerjakan tenaga keperawatan sukarela masih terjadi di 24 kabupaten dan kota di Sulsel.
“Stop eksaploitasi itu, perawat sebagai tenaga kerja sukarela di semua tatanan pelayanan keperawatan di Sulawesi Selatan hari ini memerlukan perhatian besar dari pemerintah terkait kesejahterannya,” ujarnya.
Seperti diketahui bahwa masih banyak perawat yang bekerja yang diupah di bawah standar UMP dan masih banyak perawat honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun tetapi belum terangkat menjadi PNS.
“Ini adalah sebuah problem ditatanan kesehatan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah,” tegasnya.
"Ini sudah melanggar UU KetenagaKerjaan No.13 yang mana dijelaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib mengupah pekerjanya sesuai standart UMP,” tegas Nur Faizal Aziz S.Kep, Ns selaku penanggung jawab aksi 125 bela perawat.
drg. Rahmatika Dewi selaku Wakil Ketua DPRD Sulsel yang menerima mereka mengatakan bahwa permasalahan perawat saat ini sangat kompleks dan ini juga menjadi perhatian legislator ke depan.
"Saya sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh IPHI Sulsel selaku organisasi yang memperjuangkan kesejahteraan perawat, dan saya sebagai wakil Ketua DPRD Sulsel sangat mendukung terhadap kesejahteraan perawat,” papar Cicu’, sapaan akrab Rachmatika Dewi.
“Insya Allah setelah Idil Fitri kita lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai instansi yang terkait membahas tentang kesejahteraan perawat tegas,” ujar salah satu bakal calon Walikota Makassar ini. (Rilis)
0 Komentar