Ketum Badko HMI Sulselbar Tanggapi dan Tolak Kebijakan MyPertamina PT Pertamina (Persero)

MAKASSAR, ARUSMUDA.COM - Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menanggapi dan menolak kebijakan MyPertamina. Jum'at, 1 Juli 2022.

Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh PT. Pertamina (Persero) yang merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai syarat pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubdi, seperti Pertalite dan Solar.

Menurut Ketua Umum HMI Badko Sulselbar, Andi Ikram Rifqi mengatakan, bahwa aplikasi MyPertamina seharusnya hanya menjadi alat pendataan saja.

“Ketika tujuannya agar penerima  BBM bersubsidi tepat sasaran dan kuota BBM subsidi tidak jebol, kan aplikasi MyPertamina cukup dijadikan sebagai alat pendataan saja, bukan pembelian," kata Ikram Rifqi

Selain itu, ia juga menerangkan, kebijakan tersebut justru mempersulit masyarakat dan cenderung hanya untuk mendapatkan keuntungan semata.

"Metode yang ditawarkan oleh Pertamina ini hanya mempersulit masyarakat terlebih dari sisi keamanan akun, dan ini merupakan tindakan pemerintah yang ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat," terangnya.

Lebih lanjut, Mahasiswa Pascasarjana Unhas itu juga mengungkapkan lebih detail kesulitan yang akan dirasakan oleh masyarakat kelas bawah, bahwa masyarakat kelas bawah belum secara merata memiliki Smartphone.

"Jika kebijakan pertamina ini diberlakukan, maka akan semakin menyulitkan masyarakat menengah kebawah yang belum memiliki smartphone, apalagi dari data kominfo tahun 2017 masih ada 33,69% masyarakt Indonesia yang belum memiliki smartphone," ungkap Mahasiswa Pascasarjana Unhas yang kerap disapa Ikram itu.

Di akhir, ia atas nama HMI Badko Sulselbar mengajak seluruh elemen masyarakat meminta agar Menteri BUMN berpihak ke masyarakat dengan menggagalkan rencana penerapan kebijakan tersebut secara tegas.

“Kami dari Badko HMI Sulselbar mengajak kepada seluruh kader HMI se-Indonesia dan seluruh organisasi kemahasiswaan untuk menolak pemberlakuan My Pertamina ini, terutama kepada Menteri BUMN, Erick Tohir," pungkasnya.