MAKASSAR, ARUSMUDA.COM - "Kami sangat mengapresiasi kepada Pengurus dan Anggota Ikatan Penyuluh Anti Korupsi (IPAK) Sulsel yang terbentuk sejak tahun 2020 yang lalu. Ke depan, peran IPAK sangat dibutuhkan dalam mendorong terbangunnya integritas para penyelenggara negara." Tegas Plt. Inspektur Prov. Sulsel, rabu (03/10/2021) siang.Hal tersebut disampaikan oleh Dr. H. A. Aslam Patonangi, S.H., M.Si. saat memberi sambutan pada acara Temu Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Selatan bersama Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dr. Wawan Wardiana di Aula Kantor Inspektorat Prov. Sulsel.
Lanjut Aslam, "Kehadiran IPAK menjadi bukti keterlibatan dan peran serta masyarakat untuk ikut melakukan pencegahan korupsi. Sinergi seperti ini dibutuhkan karena agenda pencegahan korupsi merupakan agenda yang penting dan strategis bagi perbaikan kinerja pemerintahan."
Sebagai informasi, IPAK adalah sebuah komunitas yang ditubuhkan sejak 5 April 2020 tapi baru dikukuhkan 16 Desember 2020, beranggotakan para Penyuluh Anti Korupsi bersertifikat dari KPK dan BNSP serta telah melakukan berbagai aksi nyata pencegahan korupsi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Saat ini, anggota IPAK Provinsi Sulsel saat ini tercatat sejumlah 81 orang dari berbagai elemen antara lain baik birokrat, tenaga pendidik, dan unsur masyarakat sipil.
"Khusus yang berasal dari aparat Pemprov Sulsel tercatat sejumlah 17 orang penyuluh. Ada 1 orang dari Inspektorat, 1 orang dari BKD, 1 orang dari Diknas, dan 14 orang BPSDM." Terang Aslam lagi.
Sementara itu, anggota IPAK yang berasal dari aparat pemerintah kabupaten dan kota se-Sulsel, terdapat 22 orang penyuluh dari 13 Pemkab/Pemkot, yaitu (Sidrap 3 penyuluh); Parepare (3 penyuluh); Bulukumba (3 penyuluh); Makassar (2 penyuluh); Bone (2 penyuluh); Wajo (2 penyuluh); serta Sinjai, Takalar, Luwu, Bantaeng, Barru, Enrekang, dan Gowa (masing masing 1 penyuluh).
Selain dihadiri Plt. Inspektur Prov. Sulsel, pengurus dan anggota IPAK Sulsel bersama Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, juga turut hadir Kepala BPSDM Prov. Sulsel, Drs. H. Asri Nasrun Said serta Kasatgas Sertifikasi Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Mita Koto selaku Koordinator harian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK.
0 Komentar