"Kalau mereka tidak jurdil, maka mereka akan dicap sebagai penjahat demokrasi. Pertanggungjawabannya tidak hanya di hadapan masyarakat, tetapi juga kelak di hadapan Allah Ta'ala," kata Ketua Umum Forum Ummat Islam Bersatu (FUIB) Sulsel, Mukhtar Daeng Lau.
Menurutnya, dalam rangka mengawal proses demokrasi ini, pihaknya telah menyiapkan gerakan massa apabila indikasi kecurangan itu semakin nyata.
"Karena kami tak ingin ada kecurangan dalam pelaksanaan demokrasi ini, sehingga kalau ada dan tidak mampu ditindak, maka tentu gerakan massa akan mengambil bagian," tegas Mukhtar, yang juga selaku ketua Relawan #2019 Ganti Presiden Sulsel.
Sekjen FUIB Sulsel, Andi Hidayatullah Lukman, menganggap Pemilu 2019 ini adalah terburuk sejak era reformasi. Dia mengatakan, berdasarkan real count BPN Prabowo-Sandi, yang diklaim sebagai kemenangan, menjadi indikasi bahwa sekitar 60 persen rakyat Indonesia menginginkan perubahan.
"Makanya, kami dari 60 persen yang memilih Prabowo-Sandi ini menyatakan mosi tidak percaya kepada penyelenggara yang apabila kelak memutuskan dan menetapkan rezim yang lahir dari indikasi kecurangan ini, maka akan jadi preseden buruk dan tidak akan mendapatkan berkah dari maha kuasa," tutur Hidayatullah.
Jenderal Lapangan FUIB Sulsel, Iqbal Majid, menjelaskan pemilu ini memakan biaya yang tidak sedikit. Apabila Pilpres ini tidak mampu melahirkan kepemimpinan yang lahir dari suara mayoritas rakyat Indonesia, namun dengan kecurangan, maka tentu akan mengundang sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
"Kalau petahana dan kelompoknya ini ingin melakukan cara-cara inkonstitusional, maka pasti akan memicu chaos, termasuk dengan munculnya people power seperti yang pernah terjadi di tahun 1998," ujarnya.
Olehnya, Iqbal berharap, agar KPU, Bawaslu dan penyelenggara lainnya benar-benar membentengi lembaga mereka dari segala bentuk indikasi kecurangan dan ketidaknetralan.
Adapun Ketua Komando Ulama Pemenangan Prabowo-Sandi (Kopassandi) Sulsel, Muhammad Ikhwan Jalil, meminta agar segala kecurangan yang terjadi sekarang ini mampu diselesaikan KPU. (Rilis)
0 Komentar