"Saya telepon, dia tidak memberikan respons bagus, padahal saya sudah mengenalkan diri sebagai Ketua Komisi B dan hanya ingin menanyakan perihal penahanan Rohingya," katanya di depan wartawan di kantornya, Selasa (19/03/2019) sore.
Menurut Iqbal, pihaknya hanya ingin meneruskan aspirasi dengan beberapa pengungsi Rohingya beserta dengan istri mereka untuk menanyakan kepastian berakhirnya masa penahanan imigran.
"Kami akan panggil Kepala Rudenim ini mempertanyakan semuanya. Tidak boleh begitu. Harus jelas aturannya kalau mau menahan orang," tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Desi, ibu rumah tangga asal Sulsel yang mempersuamikan seorang imigran Rohingya, menyampaikan bahwa sudah 22 hari suaminya tidak pulang setelah sebelumnya ke kantor Rudenim karena memenuhi panggilan petugas dari sana.
Dia menduga, kesalahan yang diperbuat Hamid, suaminya, karena kedapatan berkendara bersama Amanasyah, imigran Rohingya yang lainnya yang juga ditahan.
"Tapi, saya sudah sampaikan ke petugas, kalau urusan pelanggaran berkendara, itu urusan kepolisian, namun tetap saja suamiku tidak pulang-pulang sampai sekarang," tutur Desi di kantor Dewan.
Ia mengaku resah dengan penahanan itu, karena anaknya sakit dan selalu menanyakan keberadaan bapaknya. Juga insentif bulanan dari PBB yang rutin diterima suaminya, tak lagi bisa didapatkan, sebab suaminya dipenjara.
"Saya makan dengan anak dari hasil meminjam ke teman-teman sesama istri imigran Rohingya," kata Desi.
Ketua Forum Ummat Islam Bersatu (FUIB) Sulsel, Mukhtar Dg Lau, yang sering mengadvokasi imigran Rohingya, meminta rasa kemanusiaan pihak Rudenim Makassar agar segera membebaskan mereka dan mengembalikan kepada keluarganya.
0 Komentar