MAKASSAR, ARUSMUDA.COM - Anggota DPR RI, M. Irwan Zulfikar meminta agar nasib Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) mendapat perhatian serius dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

Hal tersebut disampaikan langsung Irwan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang turut hadir dalam rapat kerja Komisi IV DPR-RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Gedung DPR-RI, selasa (12/03/2019).

“Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) diangkat melalui jalur PPPK, yang tiap tahun di evaluasi. Padahal mereka sudah mengabdi selama 10 tahun, seharusnya sudah diangkat menjadi PNS atau minimal seleksi 5 tahun sekali." Saran Irwan.

Saat ini jumlah Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) memang lumayan besar, mencapai 2.159 orang PPB di seluruh Indonesia, masing - masing rata-rata pendampingan 15 kelompok yang berarti ada 32.865 kelompok yang didampingi.

Bila setiap beranggotakan rata - rata 15 orang saja, maka PPB bertanggungjawab mendampingi masyarakat binaan berkisar 483.975 orang, dan nasib mereka masih PPPK.

Selain soal PPB, pada kesempatan tersebut Irwan juga menyampaikan sejumlah permasalah yang ditemukan dimasyarakat saat melakukan reses di berbagai kota/kab. di Sulawesi Selatan, termasuk soal banjir bandang yang melanda Jeneponto tanggal 22 Januari 2019 silam.

”Dampak banjir bandang yang terjadi mengakibatkan tambak garam di Kecamatan Arungkeke dan Tamalate hampir tidak ada yang tersisa, sedangkan di Kecamatan Bangkala ratusan mesin dan gudang rusak, ini sangat memprihatinkan perlu perhatian serius” pungkas Irwan yang putra Jeneponto ini. (rilis)