MAKASSAR, ARUSMUDA.COM - Koordinator Wilayah (Korwil)
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Sulawesi Selatan, Baihaqi Zakaria
mendesak agar Gubernur yang baru dilantik, Nurdin Abdullah (NA) untuk segera
membenahi birokrasi di Dinas Pendidikan. Menurutnya, mekanisme pelayanan
birokrasi di bidang pendidikan terkesan sarat dengan sejumlah masalah.
"Asas mutasi dalam manajemen pemerintahan modern
tentu saja berfungsi sebagai media untuk meningkatkan kinerja yang lebih
profesional. Dalam laporan pengaduan sejumlah komunitas guru di Sulsel yang
diterima SEMMI, justru menunjukan kenyataannya yang amat memprihatinkan,"
terang Alumni UNM ini. Senin, 10/9/2018.
Siang.
Dinas Pendidikan Sulsel menunjukkan kebijakan mutasi
tanpa pertimbangan rasional dan memiliki akuntabilitas yang mumpuni. Beberapa
keputusan mutasi di Dinas Pendidikan malah menunjukan betapa intervensi politik
destruktif kian merusak dunia pendidikan.
"Selama kepemimpinan Irman YL alias None sebagai
Kadis Pendidikan, hampir seluruh organisasi profesi guru seperti dilibas
birokrasi pendidikan. Suara kritis organisasi profesi guru tak pernah lagi
terdengar. Sementara itu, pembayaran tunjangan sertifikasi guru selalu
terlambat. Dugaan jual beli jabatan kepala sekolah juga tak pernah terungkap,"
urainya sambil menunjukan dokumen penunjang informasi.
"Bayangkan, hingga awal September 2018, tunjangan
profesi guru di Sulsel untuk triwulan dua, bulan Maret, April dan Juni tahun
2018, belum sepenuhnya dibayarkan. Nah, kalau urusan hak guru saja, selalu
terbaikan dan tidak mendapatkan pelayanan maksimal, bagaimana mungkin Dinas
Pendidikan menjadi mesin birokrasi yang efektif dalam mewujudkan visi gubernur
baru dalam bidang pendidikan," pungkasnya penuh harap kepada NA sebagai
gubernur terpilih. (zdr/rdp)
0 Komentar