"Bahkan dalam regulasi menegaskan keharusan akan keterlibatan OMS mulai dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai pada monitoring dan evaluasi sebuah kegiatan, seperti tertuang dalam peraturan UU Keterbukaan Informasi Publik." Urainya.
Rahman menambahkan bahwa meskipun regulasi menginginkan seperti itu namun yang menjadi problem kita hari ini adalah pemerintah masih setengah hati bahkan "alergi" melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
"Padahal fakta menunjukkan bahwa banyak penghargaan yang didapatkan pemerintah daerah karena disitu ada gagasan dan peranan serta dari para aktivis Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)." Terangnya.
Ia menyebutkan beberapa contoh misalnya penghargaan APE (Pengarusutamaan Gender) yang merupakan kelompok dampingan Forlipera di Kelurahan Lppa dan FPPA Bikeru.
"Ini adalah sampel peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Contoh lain adalah keberhasilan Pemda mendapatkan penghargaan sebagai Top Ten Inovasi dari KEMENPAN - RB itu karena idenya teman- teman relawan TIK Sinjai."
Menurut Rahman, masih ada sederetan penghargaan atas jasa Organisasi Masyarakat Sipil, termasuk gagasan-gagasan dari teman- teman Komunitas Pecinta Alam yang terlupakan/dilupakan oleh pemda.
Lanjut Rahman, "Saya tekankan bahwa siapapun yang kelak diberikan amanah untuk memimpin kabupaten Sinjai agar terbuka dan harus melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses pembangunan daerah. Karena hal ini sangat penting dan selama ini dilupakan oleh pemda."
"Jangan hanya pada saat rapat paripurna DPRD baru kemudian tokoh pemuda dan masyarakat (oms) di undang untuk sekedar hadir, duduk dan diam menyaksikn para politisi bersandiwara. Akan tetapi libatkanlah masyarakat, OMS dalam proses pengambilan kebijakan," kuncinya. (Akmal)
0 Komentar