Hal itu dijelaskan Harun mengingat setiap pilkada pasti memiliki potensi konflik, dan jika potensi konflik ini tidak diredam maka pasti ada gejolak dan potensinya sangat besar.
“Persoalan politisasi agama dan kampanye ditempat ibadah ini sudah jelas melanggar UU nomor 10 tahun 2016.”
“Dalam undang-undang tersebut tegas menekankan bahwa tempat ibadah jangan dijadikan ruang politis ini mencederai kesucian dari agama,” tegas Harun dalam deklarasi Pilkada Damai dan Berkualitas di Warkop Publik, Jl. Faisal Makassar, Rabu (07/03/2018).
Sumber: JariJari
0 Komentar