AMBON, ARUSMUDA.COM - Beberapa waktu belakangan ini, telah terjadi serangkaian peristiwa berupa intimidasi kepada para tokoh agama dan teror terhadap rumah ibadah yang memilukan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Beberapa kejadian ini antara lain, kepada 1) Ulama, tokoh NU, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah, Cicalengka, Bandung, KH. Umar Basri pada tanggal 27 Januari 2018.

2) Ulama sekaligus Pimpinan Pusat Persis, H. R. Prawoto, dianiaya hingga meninggal oleh orang tak dikenal pada tanggal 1 Februari 2018

3) Persekusi terhadap Biksu Mulyanto Nurhalim dan pengikutnya di Desa Caringin, Kec. Legok, Kab. Tangerang pada tanggal 7 Februari 2018.

4) Serangan terhadap peribadatan di Gereja St. Ludwina, Desa Trihanggo, Kec. Gamping, Kab. Sleman pada tanggal 11 Februari 2018, yang menyebabkan Romo Prier dan pengikutnya mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam.

5) Perusakan masjid di Tuban, Jawa Timur.

6) Pelecehan terhadap rumah ibadah umat beragama Hindu di Bima, NTB, pada tanggal 12 Februari 2018.

7) Berbagai kejadian lainnya yang belum terekspos oleh media.

Dampak dari beberapa peristiwa ini adalah terganggunya stabilitas keamanan daerah dan nasional yang dapat memicu konflik horizontal yang lebih besar. Oleh karena itu, persoalan-persoalan intoleransi dan radikal ini harus segera ditangani sehingga konflik sekecil apapun dapat segera diselesaikan dengan serius dan tuntas.

Sayangnya, kami melihat belum ada penanganan yang sistematis dan efektif dari berbagai lembaga terkait. Setiap lembaga masih bergerak sendiri tanpa ada koordinasi yang sinergis. Tindakan pencegahan yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan masih belum terlaksana dengan baik.

Menyikapi hal ini, sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama, disaksikan Monumen Gong Perdamaian Dunia di kota Ambon yang menjadi simbol pentingnya menjaga perdamaian antar sesama saudara sebangsa dan se-tanah air, kami dari Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan Nasional dengan ini menyatakan:

1. Mendesak Presiden untuk menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan agar bekerjasama dengan solid, sinergis, dan responsif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan dan intoleran.

2. Mendesak Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI untuk berkoordinasi dalam mengungkap aktor intelektual dari rangkaian kasus yang telah terjadi serta mengoptimalkan tindakan preventif agar kejadian yang sama tidak terulang lagi.

3. Mengajak segenap elemen bangsa antara lain pejabat publik, tokoh agama, tokoh masyarakat, elit partai politik, pimpinan ormas, dan lainnya untuk turut mengkondusifkan keadaan serta tidak mengeluarkan pernyataan yang provokatif.

4. Menginstruksikan seluruh anggota dari organisasi HMI, PMII, GMNI, PMKRI, IMM, HIKMAHBUDHI, KMHDI, KAMMI, HIMA PERSIS, Pemuda Muslimin Indonesia, SEMMI, Gema Mathla'ul Anwar, GPII, IPTI, HIMMAH, dan GMKI, untuk menjaga ikatan persaudaraan serta berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang harmoni kebangsaan berdasarkan Pancasila, UUD 1945.

5. Menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan isu yang dapat memecah-belah kerukunan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Demikian pernyataan sikap bersama Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan Nasional.


Atas nama Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan Nasional

Ahmad Nawawi (Ketua Umum DPP GEMA Mathla'ul Anwar)
Juventus Prima Yoris Kago (Ketua Presidium PP PMKRI)
M. Muhtadin Sabily (Ketua Umum PB Pemuda Muslimin Indonesia)
Mulyadi P. Tamsir (Ketua Umum PB HMI)
Putu Wiratnaya (Presidium PP KMHDI)
Ali Muthohirin (Ketua Umum DPP IMM)
Nizar Ahmad Saputra (Ketua Umum PP HIMA PERSIS)
M. Azizi Rois (Ketua Umum DPP SEMMI)
Agus Mulyono Herlambang (Ketua Umum PB PMII)
Irfan Ahmad Fauzi (Ketua Umum PP KAMMI)
Sugiartana (Ketua Presidium HIKMAHBUDHI)
Robaytullah Kusumajaya (Ketua Umum DPP GMNI)
Aminullah Siagian (Ketua Umum PP HIMMAH)
Masri Ikoni (Ketua Umum PB GPII)
Sahat Martin Philip Sinurat (Ketua Umum PP GMKI)
Ardy Susanto (Ketua Umum DPP IPTI)