Sejumlah pengurus harian yang tergabung dalam koalisi perlawanan, mendesak agar DPP KNPI segera memberikan sanksi kepada Ketua DPD KNPI Sulsel, Imran Eka Saputra yang dinilai telah melanggar aturan organisasi terkait penggantian antar waktu (PAW) pengurus KNPI Sulsel.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik, DPD KNPI Sulsel, Amri Manangkasi mengungkapkan, pemberian sanksi itu merupakan solusi agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan bagi organisasi kepemudaan di Sulsel.
“Jadi untuk menyelamatkan agar roda KNPI Sulsel tetap berjalan sesuai norma organisasi, sebaiknya DPP mengambil langkah konkrit menjatuhkan sanksi terhadap Imran Eka Saputra sebagai ketua KNPI sulsel,” tegas Amri, Senin (5/2/2018).
Menurut Amri, langkah yang dilakukan Imran Eka Saputra dengan memberhentikan puluhan pengurus harian KNPI Sulsel, telah melabrak aturan organisasi. Atas keputusan sepihak itu, organisasi tercederai.
“Jelas keputusan yang diambil tidak sesuai dengan AD/ART dan PO KNPI,” ucapnya.
Saat ini Amri mengaku, seluruh pengurus yang masuk dalam daftar PAW telah menandatangani surat memori penjelasan perihal pemberhentian secara sepihak dan telah dikirim ke DPP KNPI.
“Yang pasti puluhan teman-teman sudah menandatangi surat itu dan telah dikirim ke DPP. Tinggal menunggu seperti apa sikap DPP menyikapi persoalan ini,” terang Amri.
Hal senada diungkapkan Sekretaris KNPI Toraja Utara Richard. Richard mengaku banyak aturan organisasi yang dilanggar Imran Eka Saputra selama menakhodai organisasi kepemudaan di Sulsel ini.
“Dan yang paling besar pelanggaran yang dilakukan adalah memberhentikan puluhan pengurus KNPI Sulsel tanpa melalui mekanisme dan aturan organisasi yang berlaku,” kata Richard.
Untuk itu, langkah tepat yang harus diambil DPP KNPI menemui OKP, DPD tingkat kabupaten dan kota mencari tahu apa motif dibalik PAW pengurus KNPI sulsel.
Sumber: SulselSatu
0 Komentar