Kegiatan yang diikuti 100 orang perwakilan tokoh masyarakat, partai politik, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi pemuda dan pelajar ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Takalar, H. Ahmad Dg. Se're, S.Sos.
Ketua Panwaslu Takalar, Ibrahim Salim, S.S. dalam kesempatan memberi sambutan, memaparkan alasan mengapa deklarasi ini dilakukan serentak oleh Panwaslu di seluruh daerah yang menggelar pilkada.
Menurut Ibrahim, pihaknya menengarai betapa mendarah dagingnya persoalan money politic dan politisasi sara dalam proses pilkada selama ini, sehingga dibutuhkan langka antisipasi.
"Karena hal inilah, sehingga perlu kesamaan visi semua yang terlibat dalam proses pemilihan ini, baik penyelenggara, peserta maupun masyarakat untuk tidak lagi melakukan hal paling primitif dalam demokrasi itu." Terang Ibrahim.
Lanjutnya, peraturan perundang-undangan telah sangat tegas mengatur persoalan money politic dan politisasi sara. "Bagi pelaku money politic, baik yang memberi maupun menerima sama-sama mendapat sanksi." Terangnya.
Menurut Ibrahim, "Dalam perspektif manapun money politic tidak dapat dibenarkan. Dalam bingkai agama misalnya, manusia adalah manifestasi Tuhan di muka bumi yang dimandat sebagai khalifah, sehingga tidak dapat dihargai dengan materi."
"Dalam perspektif kultural, kita orang Takalar, suku Bugis Makassar yang tertanam nilai-nilai siri' na pacce menganggap harga diri adalah harga mati."
"Persoalan SARA, saya kira ini telah selesai tepat setelah republik ini berdiri, ketika kita masih menyoal itu, sungguh adalah sebuah sebuah kemunduran." Pungkas Ibrahim.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan petisi masyarakat sipil tolak money politik dan lawan politisasi sara oleh perwakilan dari semua stakeholder yang hadir.
Laporan: Ahmad
0 Komentar