Hal tersebut diungkap Latif seusai mendampingi Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PSTP) Sulsel, rabu (05/07/2017) siang.
Pernyataan Latif tersebut sekaligus sebagai tanggapan atas permintaan Pahala agar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PSTP) Sulsel menjadi percontohan PTSP terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Sekedar diketahui, LPSE, ULP, dan PTSP Sulsel memang menjadi salahsatu dari 10 daerah di Sulsel dan Sulut yang mendapat perhatian khusus dari KPK. Bahkan pernah mendapatkan pendampingan KPK selama empat tahun.
Melalui program Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) yang merupakan kerja sama dengan CIDA yang sekarang bernama Department of Foreign Affairs, Trade, and Development (DFATD) Canada, KPK mendampingi Sulsel dalam rangka upaya pencegahan korupsi.
Kegiatan pendampingan tersebut, antara lain berupa pembentukan regulasi, peningkatan kapasitas, pengerjaan interior dan pengadaan peralatan kantor serta pengembangan perangkat lunak.
Proyek ini mendukung upaya sepuluh pemerintah daerah terpilih untuk melaksanakan komitmennya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik.
0 Komentar