BONE, ARUSMUDA.COM - Untuk setiap desa di Kabupaten Bone, sedikitnya 30 persen dari nilai pendapatan APBDesanya harus dialokasikan untuk mengakomodir program titipan dari Pemerintah Kabupaten.
Titipan program ini ternyata dikeluhkan oleh pihak pemerintah desa, karena selain dirasakan membatasi kreatifitas pembangunan desa, juga dinilai sangat rentan dengan penyimpangan, terlebih dengan ada adanya Dana Desa yang terikat oleh Petunjuk Tekhnis (Juknis) tersendiri dalam pelaksanaannya.
" Maunya beri kepercayaan penuh ke kita selaku penanggungjawab, kita kan juga ada mekanisme sendiri, ada asupan dari masyarakat, kalau begini caranya, percuma kita persiapkan semuanya dari awal," ungkap Andi Amiruddin, Kepala Desa Labuaja, Kecamatan Kahu beberapa waktu lalu.
Dia menyebutkan beberapa program titipan yang dimaksud, diantaranya program Bone Sehat, program penyetaraan Gender dan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dimana menurutnya, program-program tersebut untuk saat ini belum bisa terlalu dibebankan ke desa, mengingat masih banyaknya kebutuhan lain yang lebih mendesak.
"Inikan nyata dari hasil Musrembang desa, masih banyak kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur jalan, terutama bagi desa yang luas dengan wajib pilih sampai tiga ribuan, tentu lebih banyak kebutuhan akses seperti itu, "jelasnya.
Memang dia akui kalau dalam mekanisme perencanaan, setiap desa diberi peluang untuk mengusulkan 3 program hasil Musrembang desa untuk diajukan ke Pemerintah Kabupaten, namun kata dia, tidak ada jaminan jika unsulan tersebut akan diakomodir dalam program ditingkat Kabupaten.
"Contoh saja 6 usulan kita untuk lampu jalan sudah 3 tahun tidak pernah terakomodir, padahal inikan hasil Musrembang, artinya sangat dibutuhkan,"sebutnya.
Sumber: bonesatu.com
0 Komentar